Guru Direpotkan Urus MBG di Sekolah, Manajeman Distribusi Makanan Perlu Diatur
PASUNDANEKSPRES.ID – Sejumlah guru di Subang menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Mereka menilai pembagian makanan yang seharusnya berjalan lancar justru harus terpaksa menyesuaikan waktu pembelajaran.
Keluhan ini salah satunya datang dari Wakasek Kurikulum SMPN 1 Sagalaherang, Agita Setia Perwana. Dia menjelaskan guru kini harus mengalokasikan waktu tambahan hanya untuk mengondisikan siswa selama pembagian MBG. Akibatnya, jam belajar menjadi terpotong sementara beban kerja guru semakin bertambah.
“Sekarang ada MBG yang istilahnya guru harus mengondisikan anak, otomatis itu harus menyesuaikan dengan kondisi ini, yang mana berimbas kepada guru. Memang ada bayaran namun tidak sesuai dengan pekerjaan distribusi MBG yang ada,” ujar Agita kepada wartawan Pasundan Kamis (20/11/2025).
Agita menegaskan, para guru sangat mendukung program MBG sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, sebagai pihak yang setiap hari berhadapan dengan teknis pelaksanaan, ia berharap pemerintah menyediakan sistem dan tenaga khusus agar guru tidak harus ikut turun tangan mengurus pembagian makanan.
“Kalau boleh, aspirasi ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Tolong sediakan dapur di sekolah masing-masing dengan petugas khusus, supaya pembagian makanan tertib tanpa campur tangan guru. Jangan semuanya dibebankan kepada kami,” tambahnya.
Selain soal tenaga pembagian, Agita juga menyoroti masalah perlengkapan makan yang kerap menimbulkan persoalan baru. Hilangnya tempat makan milik siswa, misalnya, sering kali menjadi beban pihak sekolah.
“Kalau ada tempat makan yang hilang, jangan sampai sekolah yang harus menggantinya. Ini juga harus dipertimbangkan,” jelasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh salah satu guru di Subang yang tidak mau disebutkan sekolahnya, Sandi. Dia menuturkan persoalan MBG bukan hanya pada teknis pembagian, tetapi juga pada manajemen waktu yang akhirnya membuat guru kesulitan menuntaskan materi pembelajaran.
Menurutnya, guru sering terjebak pada rutinitas di luar tugas utama mereka sebagai pendidik.
Sandi menilai pemerintah harus membuat mekanisme pembagian yang tidak mengganggu proses belajar di kelas dan tidak membuat guru teralihkan dari tugas akademiknya.
Guru lainnya, Indra, juga turut menyampaikan pendapat. Menurutnya, pelaksanaan MBG seharusnya menjadi pendukung pendidikan, bukan malah menambah beban guru.
“Fokus utama guru itu mengajar. Kalau pekerjaan tambahan seperti pembagian MBG terus dibebankan, kualitas pembelajaran bisa terpengaruh. Karena itu perlu ada petugas khusus agar guru tetap bisa menjalankan tugas utamanya,” ujarnya.
Indra menambahkan guru sebenarnya tidak mempermasalahkan program tersebut. Namun, ia berharap pemerintah benar-benar memahami kebutuhan teknis di lapangan dan menyediakan fasilitas pendukung agar pelaksanaan MBG tidak menambah tekanan ataupun tanggung jawab ekstra yang tidak relevan dengan tugas mengajar.
Para guru berharap pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait dapat mengevaluasi kembali manajemen program MBG di sekolah-sekolah. Mereka menegaskan bahwa program ini memiliki tujuan mulia, tetapi implementasinya harus lebih terstruktur agar tidak mengganggu ritme pendidikan.
Mulai dari penyediaan dapur di sekolah, petugas khusus pembagian makanan, sistem pembagian yang tertib, hingga tanggung jawab terhadap perlengkapan makan siswa semua ini diharapkan dapat diperbaiki agar guru tetap bisa menjalankan perannya sebagai pendidik dan pengajar tanpa terganggu beban tambahan.(hdi/ysp)
