Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Intervensi Pemkab Subang Atasi Persoalan Pengangguran Dipertanyakan

M
Muhammad FaisalEditor: Yusup Suparman
|09:04 WIB
Bagikan:
Intervensi Pemkab Subang Atasi Persoalan Pengangguran Dipertanyakan
SUMBANG SARAN: Akademisi Universitas Subang, Dr. Ahmad Sobari, S.Sos.,M.AP menyoroti persoalan pengangguran. Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres

PASUNDANEKSPRES.ID - Akademisi Universitas Subang, Dr. Ahmad Sobari, S.Sos.,M.AP menilai, Pemkab Subang belum menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk dapat mengatur perusahaan dalam persoalan pengangguran di Subang.

"Sebetulnya pemerintah itu sebagai mediator atau penghubung antara pengusaha dan masyarakat angkatan kerja. Ketika ada banyak perusahaan yang tidak terbuka, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan seharusnya bisa menghapus itu," ucapnya mantan birokrat Subang itu saat menghadiri diskusi soal pengangguran di Stiesa, pekan lalu.

Menurutnya, salah satu alat yang bisa digunakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut adalah melalui perizinan.

"Perizinan itu berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang sehingga sesuai dengan rencana pembangunan," ucapnya.

Ia menyebutkan, soal insentif dan disinsentif terhadap investasi juga seharusnya bisa menjadi alat bargaining position antara pemerintah dengan pihak industri.

"Bagaimana di situ ada penekanan tentang antara pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dengan para investor yang hadir di Kabupaten Subang," ucapnya.

Akan tetapi, dalam mengimplikasikan kebijakan-kebiajakan publik tersebut selalunya bergantung kepada APBD, tapi Subang justru harus dihadapkan dengan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga berpotensi terhadap berkurangnya kualitas birokrasi, investasi, dan kemampuan fiskal daerah.

"Kalau berbicara mengenai alat kebijakan publik pemerintah kabupaten, itu adalah Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD), cuman berbicara APBD, tahun 2026 TKD kita dikurangi sebesar Rp361 miliar, jadi susah," ucapnya.

Padahal, dengan APBD yang mencukupi, berbagai kebijakan untuk mengentaskan berbagai permasalahan ketenagakerjaan dapat dilahirkan, termasuk juga dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat angkatan kerja yang ada.

"Ketika kebijakan dari APBD ini menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan masalah ini, maka selanjutnya bagaimana Disnaker dapat meng-upgrade SDM yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri di Kabupaten Subang, sehingga mereka bisa memberikan supply (tenaga kerja lokal)," ucapnya.

Ahmad juga mengatakan, pemerintah daerah sudah waktunya untuk berkolaborasi dengan akademisi untuk melakukan kebijakan kampus berdampak, sehingga kampus yang ada di subang dapat bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintahan untuk melakukan magang.
"Dengan demikian, keterampilan dan soft skill para lulusan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan ini," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pengembangan pariwisata di Subang yang justru menimbulkan masalah lainnya. Menurutnya kebijakan tersebut dapat menciptakan banyak 'multiplier effect', terutama dalam pengembangan masyarakat di daerah.

"Ada yang menurut saya keliru dalam aspek formulasinya, sehingga kebijakan ini dilakukan out of the box, tapi lupa dengan formulasi yang dibuat yang akhirnya berbagai sektor yang terbawa dari sisi dampak kebijakan itu menjadi persoalan," ucapnya.

Ia mencontohkan kebijakan pelarangan sekolah untuk study tour atau berwisata ke luar kota mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan pada obyek wisata di Subang.
"Berdasarkan data dan dialog kita, ternyata 50 persen itu turun (kunjungannya), bahkan hingga mengakibatkan PHK," ucapnya.(fsh/ysp)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu