Komnas HAM Kaji Tata Kelola Program MBG di Purwakarta

PASUNDANEKSPRES.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkaji tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta. Kajian dilakukan untuk memastikan program yang telah menjangkau 98,92 persen sasaran penerima manfaat itu berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memenuhi hak masyarakat atas pangan dan kesehatan.

Kajian tersebut dilakukan melalui Studi Lapangan Kajian Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung di Aula Janaka Komplek Pemda Purwakarta, Selasa (23/6/2026).

Dalam studi lapangan tersebut, Komnas HAM mendata dan mengkaji pelaksanaan program MBG dari perspektif pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan dan kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan evaluasi guna memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengatakan Pemkab Purwakarta terus memperkuat tata kelola program melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Berdasarkan data hingga Mei 2026, sebanyak 360.404 penerima manfaat di Kabupaten Purwakarta telah menerima Program MBG atau mencapai sekitar 98,92 persen dari total sasaran,” kata Midan.

Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh keberadaan 144 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Selain itu, sebanyak 57 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan.

Pemkab Purwakarta juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan. Di antaranya melalui pelatihan bagi petugas penjamah makanan, pemenuhan standar higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Putu Elvina, menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, terutama hak atas pangan yang sehat dan bergizi.

Menurutnya, tata kelola program perlu terus diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal sekaligus meminimalkan berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaannya.

“Program MBG merupakan bentuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya hak atas pangan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, tata kelola program perlu terus diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal serta meminimalisasi berbagai potensi permasalahan di lapangan,” ujar Putu Elvina.

Melalui kajian tersebut, Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang lebih baik, transparan, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(add/ysp)