Manajemen Persikas Subang Bungkam, Ketua Askab PSSI Minta Pertanggungjawaban
SUBANG – Polemik seputar Persikas Subang kian memanas. Sejak pertama kali mencuatnya isu penjualan klub kebanggaan masyarakat Subang itu hingga insiden penangkapan suporter, manajemen Persikas belum juga memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka kepada publik.
Desakan agar manajemen Persikas angkat bicara datang dari berbagai kalangan, terlebih setelah aksi protes suporter kepada Gubernur Jawa Barat yang dinilai salah alamat.
Ketua Askab PSSI Subang, Hendra Purnawan, turut menyoroti situasi ini. Ia menduga bahwa para suporter yang loyal terhadap Persikas justru dikorbankan oleh pihak manajemen.
"Jangan-jangan, suporter yang cinta terhadap Persikas ini justru dikorbankan oleh manajemen. Sebab, manajemen seperti enggan menyampaikan pernyataan apapun sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Subang," ujar Hendra pada Pasundan Ekspres, Jum'at 30 Mei 2025.
Menurutnya, sikap diam manajemen seolah-olah ingin melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Padahal, secara struktur organisasi, tidak ada keterkaitan langsung antara Pemda Subang dan manajemen PT Persikas.
"Persikas dan Pemda itu rumah yang berbeda. Tidak ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di tubuh Persikas. Dalam susunan kepengurusan PT Persikas, tidak tercatat nama bupati atau perwakilan pemerintah daerah," tegasnya.
Hendra pun menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di pundak manajemen Persikas.
Ia menyayangkan apabila benar terjadi penjualan atau akuisisi klub tanpa transparansi kepada publik.
"Kami dari Askab PSSI Subang tentu sangat menyayangkan jika benar Persikas dijual atau diakuisisi. Namun, perlu ditegaskan bahwa kami tidak memiliki kewenangan apapun terkait masa depan Persikas. Kami hanya bisa berharap," ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan Persikas menuju Liga 2 bukan perkara mudah. Diperlukan proses panjang yang penuh tantangan, bahkan pengorbanan.
"Perjuangan untuk menembus Liga 2 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prosesnya pasti panjang dan penuh rintangan, bahkan berdarah-darah," tambah Hendra.
Ia pun menegaskan bahwa peran Pemda sangat terbatas dalam membantu keberlangsungan klub profesional seperti Persikas, mengingat adanya regulasi yang membatasi alokasi anggaran dari pemerintah.
"Ada rambu-rambu yang jelas, seperti Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, yang menjadi benteng kuat pembatasan kebijakan anggaran daerah terhadap klub profesional. Selain itu, klub seperti Persikas juga wajib tunduk pada regulasi lisensi klub internasional," pungkasnya.
