Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Marak penertiban dan penggusuran di Jabar, IMM ke Gubernur: Jangan Tebang Pilih

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|10:16 WIB
Bagikan:
Marak penertiban dan penggusuran di Jabar, IMM ke Gubernur: Jangan Tebang Pilih
Foto Bersama pengurus DPD IMM Jawa Barat. HADI MARTADINATA/PASUNDAN EKSPRES

Bandung - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Barat menyoroti penggusuran sejumlah bangunan dan jongko milik warga di Bekasi dan Subang yang dinilai tidak adil.

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk bertindak tanpa tebang pilih dalam menertibkan bangunan di atas lahan negara.

Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Jawa Barat, Iqbal Maulana, menilai penertiban yang dilakukan pemerintah hanya menyasar masyarakat kecil, sementara bangunan komersial berskala besar justru luput dari penindakan, seolah tidak tersentuh oleh tangan gubernur maupun bupati.

“Penggusuran di Desa Dawuan dan Jalancagak memang terjadi. Tapi yang kami pertanyakan, kenapa cuma bangunan milik warga kecil yang dibongkar? Sementara usaha besar seperti D’Castelo dan Asep Stroberi yang juga berdiri di atas tanah negara, tidak disentuh,” ujar Iqbal, Senin (26/5/2025).

Di Desa Dawuan sendiri, puluhan jongko yang digusur karena berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan Bina Marga hanya demi pembuatan taman.

Sebanyak puluhan bangunan sudah diratakan, sisanya akan dibongkar mandiri oleh pemiliknya. Warga disebut hanya mendapat kompensasi mulai Rp5 juta per jongko.

Menurut IMM, nominal itu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami warga.

Kebijakan ini juga dinilai tidak manusiawi dan menciptakan ketimpangan sosial. Belum lagi adanya relokasi usaha bagi warga terdampak.

“Kami tidak anti-penertiban. Tapi harus konsisten dan adil. Jangan rakyat kecil saja yang jadi korban,” tegas Iqbal.

IMM juga menantang Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuktikan bahwa filosofi tata ruang yang ia gaungkan — luhur kudu awian, tengah kudu Balongan, handap kudu Sawahan — benar-benar diterapkan secara merata.

Mereka pun menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemprov Jawa Barat:

1. Tertibkan seluruh bangunan di atas tanah negara tanpa pandang bulu.

2. Hentikan penggusuran yang mematikan usaha hidup rakyat kecil.

3. Rancang kebijakan tata ruang yang partisipatif, humanis, dan tidak represif.

4. Segera berikan kompensasi dan relokasi bagi warga terdampak.

5. Usut dugaan pemungutan uang sewa oleh oknum birokrasi PJT selama ini.

6. Aparat Penegak Hukum harus mengawasi Pemberian kompensasi dengan selektif, jangan sampai jadi ajang bacakan maupun penerima fiktif.

7. DPRD jangan hanya diam atau kunker, harus berani bersikap membela kepentingan masyarakat kecil.

“Penertiban seharusnya bukan jadi alat kekuasaan. Tapi jalan menuju keadilan ekologis dan sosial,” pungkas Iqbal.(hdi) 

Berita Terbaru

Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Nasional18 menit lalu
Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Subang32 menit lalu
Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional54 menit lalu
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Opini1 jam lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional1 jam lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional1 jam lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle1 jam lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional1 jam lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang1 jam lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini1 jam lalu