Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Menag Akan Beri Sanksi Travel Penyedia Visa Selain Visa Resmi Haji Imbas Saudi Tahan 34 WNI Jemaah Haji Ilegal

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|14:48 WIB
Bagikan:
Menag Akan Beri Sanksi Travel Penyedia Visa Selain Visa Resmi Haji Imbas Saudi Tahan 34 WNI Jemaah Haji Ilegal
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: laman resmi Kemenag)

PASUNDAN EKSPRES - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji kepada jemaah yang bermaksud menunaikan ibadah haji. 

Hal ini ditegaskan Menag saat menjawab pertanyaan media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta.

"Kita akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji," ucap Yaqut di Komplek Parlemen, Jakarta, dilansir dari laman resmi Kemenag, Rabu (5/6).

Menag menyampaikan bahwa pihak Kerajaan Arab Saudi sudah mengingatkan kepada jemaah agar tidak memakai visa di luar visa haji resmi sebab pihak Arab Saudi akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.

"Menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji," ujarnya.

Sebagai informasi, visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). 

Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Adapun, visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah serta mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. 

Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. 

Kemudian, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

"Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti berapa jemaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar sebanyak 34 jemaah dari 37 jemaah WNI ditahan di Arab Saudi karena kedapatan menggunakan non visa haji.

34 jemaah tersebut dinyatakan bebas dan telah kembali ke Indonesia pada Senin (3/6) sementara 3 orang lainnya diproses secara hukum. (inm)

Berita Terbaru

Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Nasional8 menit lalu
Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Subang22 menit lalu
Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional44 menit lalu
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Opini55 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional57 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional57 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle1 jam lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional1 jam lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang1 jam lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini1 jam lalu