Pemkab Subang Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Subang, Kebutuhan Anggaran Capai Rp325 Miliar
SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya mempercepat perbaikan sekolah rusak di Subang jenjang SD dan SMP.
Meski kebutuhan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah dan kemampuan keuangan daerah masih terbatas, perbaikan sekolah mulai dilakukan secara bertahap agar semakin banyak siswa dapat belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman.
Berdasarkan data Disdikbud Kabupaten Subang per Agustus 2025, masih terdapat ribuan ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi. Dari sekitar 5.824 ruang kelas SD, hanya 1.203 ruang atau sekitar 20,7 persen yang berada dalam kondisi baik, sedangkan 4.621 ruang lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat.
Sementara itu, dari sekitar 3.854 ruang kelas SMP, sebanyak 1.826 ruang masih memerlukan perbaikan, termasuk 777 ruang yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.
Sekretaris Disdikbud Kabupaten Subang, Furwani, mengatakan kebutuhan anggaran rehabilitasi ruang kelas SD mencapai sekitar Rp325 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki 2.388 ruang kelas, yang terdiri atas 2.079 ruang dengan kategori rusak sedang dan 309 ruang rusak berat.
Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pelaksanaan rehabilitasi belum dapat dilakukan sekaligus.
"Kebutuhan anggaran untuk memperbaiki ruang kelas SD yang rusak mencapai Rp325 miliar. Namun, pada tahun 2026 baru dapat direalisasikan secara bertahap sekitar 10 persen karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," ujar Furwani.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Subang tetap mengalokasikan anggaran rehabilitasi pada 2026 sebagai langkah awal percepatan penanganan ruang kelas rusak. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk merehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang mengalami kerusakan.
Anggaran untuk Perbaikan Sekolah Rusak di Subang Rp28 Miliar
"Rp28 miliar saya anggarkan untuk merehab ruang kelas rusak. Harapannya di akhir masa jabatan saya tidak ada lagi ruang kelas SD maupun SMP yang tidak layak. Anak-anak Subang harus bisa belajar dengan aman dan nyaman," tegas Reynaldy.
Selain mengandalkan APBD, Disdikbud juga akan terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar proses rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat. Sinergi lintas pemerintah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penanganan ribuan ruang kelas yang masih membutuhkan perbaikan.
Disdikbud menegaskan perbaikan sekolah akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mendahulukan ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat dan berpotensi mengganggu keselamatan maupun aktivitas belajar mengajar.(znl/ysp)
