Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mencairkan THR, Konsekuensi Hukum dan Denda

F
Fahrizal Abdul MEditor: Fahrizal Abdul M
|06:15 WIB
Bagikan:
Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mencairkan THR, Konsekuensi Hukum dan Denda
Sanksi Perusahaan yang tidak cairkan THR. (ilustrasi Freepik @Miftachul Huda)

PASUNDAN EKSPRES - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjelang perayaan Lebaran. Jika perusahaan tidak mematuhi kewajiban ini, ada sanksi dan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mencairkan THR

Berikut adalah informasi mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak mencairkan THR:

1. Denda 5 Persen dari Total THR
  • Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker No. 6 Tahun 2016, perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan.
  • Denda ini berlaku baik secara individu maupun perhitungannya berdasarkan jumlah pekerja yang tidak dibayar.
2. Teguran Tertulis
  • Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian THR kepada para pekerja dan buruh akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
  • Teguran ini merupakan peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
3. Pembatasan Kegiatan Usaha dan Penghentian Produksi
  • Jika pelanggaran berlanjut, perusahaan dapat menghadapi sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau penghentian sebagian atau seluruh alat produksi.
  • Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Pembekuan Kegiatan Usaha
  • Jika pelanggaran berat, pemerintah dapat membekukan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

Perusahaan harus mematuhi kewajiban membayar THR sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mendorong perusahaan agar bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak karyawan. Semoga artikel ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mencairkan THR.

Berita Terbaru

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional5 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline40 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu