TKD Berkurang Rp350 Miliar, Bupati Subang Bidik Empat Sumber PAD untuk Kejar Rp1 Triliun
PASUNDANEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten Subang menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp350 miliar pada 2026 dan 2027.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyebut sedikitnya ada empat sumber yang akan didorong, yakni optimalisasi pajak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset tanah milik daerah, serta pengembangan kawasan Pujasera.
Reynaldy mengatakan strategi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah tanpa membebani masyarakat. Pemkab Subang, kata dia, harus mencari berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor usaha dan aset milik pemerintah daerah.
“Bapenda tugas nyari duit. Jadi saya sampai push ke Bapenda. Bagaimana caranya potensi sekecil apapun yang bisa kita cari,” kata Reynaldy dalam program Bincang-Bincang Pasundan.
Menurutnya, Bapenda perlu lebih agresif menggali potensi pajak, termasuk dari perusahaan yang beroperasi di Subang. Sejumlah potensi yang mulai dioptimalkan antara lain pajak air tanah serta pajak makanan dan minuman yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
“Kita harus cari uang, kita harus mencari sumber PAD yang maksimal tapi jangan membebankan masyarakat lagi,” ujarnya.
Selain Bapenda, Reynaldy meminta BUMD tidak hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah daerah. Perusahaan milik daerah harus mampu mencari peluang usaha dan memberikan keuntungan bagi daerah.
“BUMD harus mandiri cari peluang-peluang itu. Saat kondisi fiskal hari ini yang sangat keterbatasan ini, BUMD menjadi salah satu kaki pemda untuk bisa mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang,” katanya.
Reynaldy menyebut setiap BUMD akan diberikan target yang harus dipenuhi setiap tahun, termasuk kontribusi berupa dividen kepada pemerintah daerah. Pembenahan tersebut dinilai penting agar BUMD dapat menjadi salah satu sumber pendapatan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Sumber PAD Berikutnya Berasal Dari Optimalisasi Aset
Sumber PAD berikutnya berasal dari optimalisasi aset tanah milik Pemkab Subang. Reynaldy mengatakan pemerintah daerah memiliki banyak aset yang digunakan kelompok masyarakat maupun untuk kegiatan usaha.
Ia menegaskan seluruh pihak yang menggunakan tanah milik Pemkab Subang harus memenuhi kewajiban sewa sesuai ketentuan. Bahkan, kebijakan tersebut juga berlaku terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah.
Reynaldy mencontohkan tanah yang digunakan Partai Golkar di Kabupaten Subang. Menurutnya, meski Golkar merupakan partainya, aset tersebut tetap merupakan tanah pemerintah daerah yang harus memberikan penerimaan bagi daerah.
Aset lain yang menjadi perhatian yakni lahan kerja sama dengan PT Sari Ater serta kawasan Pantai Pondok Bali. Pemkab Subang juga memiliki aset-aset lain dengan nilai sewa mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang selama ini digunakan berbagai pihak.
Sumber PAD lainnya disiapkan melalui pengembangan kawasan Pujasera. Reynaldy menyebut Pemkab Subang memiliki konsep pembangunan kawasan terpadu yang terdiri dari pasar untuk pedagang yang sudah ada dan pusat perbelanjaan atau mal.
Konsep tersebut dirancang agar pedagang yang saat ini berjualan di Pujasera tidak tergusur. Pedagang eksisting akan ditempatkan di bangunan pasar dengan harga sewa yang murah, sementara bangunan lainnya dikembangkan menjadi mal. Kedua bangunan tersebut nantinya dihubungkan dengan jembatan.
Di atas kawasan mal juga direncanakan pembangunan hotel dan convention center. Bupati menargetkan finalisasi dengan pihak ketiga pada September 2026, pembangunan berjalan pada tahun berikutnya, dan kawasan tersebut sudah beroperasi pada 2028.
Reynaldy mengatakan pengembangan kawasan tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan pedagang dan masyarakat. Bangunan pasar untuk pedagang eksisting akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan bagian lainnya dilakukan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Reynaldy menegaskan target PAD harus menjadi ukuran kinerja perangkat daerah terkait. Ia menyebut target PAD tahun ini berada di kisaran Rp1 triliun dan meminta Bapenda berupaya agar realisasinya tidak meleset jauh dari target.
“Ketika saya sudah mempatokan segitu, mau tidak mau harus dicapai segitu dan itu harga mati bagi saya. Ketika tidak bisa tercapai situ, ya berarti kinerja Bapenda harus kita evaluasi,” tegasnya.
Menurut Reynaldy, peningkatan PAD dibutuhkan untuk memperbesar ruang fiskal daerah setelah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Dengan APBD sekitar Rp2,8 triliun dan ruang yang dapat diintervensi untuk program pembangunan sekitar Rp400 miliar, pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan fiskalnya sendiri.(cdp/ysp)
