Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|20:03 WIB
Bagikan:
Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto?
Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto? (Sumber Foto SuaraMuslim.net)

PASUNDAN EKSPRES- Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak veto telah menjadi topik kontroversial yang mendominasi panggung kebijakan internasional.

Lima negara besar, Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris, memegang kendali mutlak atas hak ini, memungkinkan mereka untuk memblokir keputusan apapun yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka.

Salah satu isu yang mencuat belakangan ini adalah penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam konteks konflik Israel-Palestina.

Sebagai catatan, hak veto tidak memiliki batasan penggunaan, sehingga negara-negara pemegang hak ini dapat menggunakannya sebanyak yang mereka inginkan tanpa adanya cooldown.

Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kebijakan PBB, terutama dalam konteks perlindungan terhadap Palestina.

Penting untuk dicatat bahwa hak veto awalnya diberikan kepada negara-negara pendiri PBB sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi besar mereka dalam pembentukan organisasi tersebut.

Namun, dengan berjalannya waktu, banyak negara anggota PBB yang merasa bahwa hak veto semestinya direformasi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Sejumlah negara anggota PBB telah secara terbuka menyuarakan keinginan mereka untuk menghapus hak veto, menilai bahwa hal ini merugikan prinsip demokrasi dan persamaan dalam pengambilan keputusan internasional.

Sebuah gerakan dari berbagai negara anggota PBB mendesak untuk mencabut hak veto melalui inisiatif resmi dengan menyatakan keinginan mereka, yang dapat ditemukan dalam berita berjudul "Member States Call for Removing Veto Power from United Nations."

Namun, pertanyaan krusial muncul apakah mungkin untuk menghilangkan hak veto jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan negara-negara pemegang hak ini?

Negara-negara kuat yang memiliki hak veto cenderung tidak ingin melepaskan keistimewaan ini, terutama jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan nasional mereka.

Sebagai solusi alternatif, beberapa pihak berpendapat bahwa reformasi dalam penggunaan hak veto dapat dilakukan.

Mungkin, negara-negara pemegang hak veto dapat diberikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan hak veto mereka dan menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang mereka ambil.

Hal ini dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sementara tetap mempertahankan eksistensi hak veto.

Sebagai penutup, wacana mengenai hak veto PBB memunculkan pertanyaan serius tentang keadilan dalam pengambilan keputusan global.

Perlukah kita mengevaluasi kembali sistem ini, ataukah reformasi yang lebih bijak adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan keadilan internasional? Pendapat Anda sangat berharga dalam menggali lebih dalam isu kompleks ini.

Berita Terbaru

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional26 menit lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle1 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle1 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional1 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional1 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional1 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional2 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional2 jam lalu
Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan

Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan

Nasional3 jam lalu