Bupati Bandung Barat Tetapkan Kasus Keracunan MBG di Cipongkor sebagai KLB
BANDUNG BARAT – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menetapkan kasus keracunan ratusan siswa usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Penetapan itu disampaikan Jeje saat meninjau posko penanganan korban di Kantor Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9).
“Mulai hari ini kita tetapkan statusnya KLB agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” kata Jeje.
Ia menjelaskan, Pemkab Bandung Barat bersama instansi terkait tengah menyelidiki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan menu MBG. Selama investigasi berlangsung, dapur SPPG Cipongkor ditutup sementara.
“Dari izin hingga standar pengelolaan makanan harus dicek. Kalau tidak layak, tentu perlu perbaikan. Khusus dapur Cipongkor, kita hentikan dulu operasionalnya untuk investigasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab juga akan mengevaluasi 85 dapur lain di wilayah tersebut. Menurut Jeje, seluruh dapur di Cipongkor belum memiliki sertifikasi kesehatan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra menyebutkan jumlah korban keracunan mencapai 369 siswa dari tingkat SD, MDs, SMP, hingga SMK.
Sebanyak 257 di antaranya sudah dinyatakan membaik dan dipulangkan. Para korban ditangani di Puskesmas Cipongkor, posko kecamatan, RSUD Cililin, serta sejumlah fasilitas kesehatan lain.
Kasus keracunan MBG bukan kali pertama ditetapkan sebagai KLB. Sebelumnya, pada Mei lalu, 210 siswa di Kota Bogor mengalami keracunan serupa. Pada April, 176 siswa di Kabupaten Cianjur juga terpapar kasus yang sama.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mencatat, hingga pertengahan Mei 2025 terdapat 17 kasus KLB keracunan MBG di 10 provinsi.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menilai kontaminasi bahan pangan mentah menjadi salah satu pemicu utama.
Senada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambahkan, masalah kerap muncul akibat penggunaan bahan baku tidak segar serta proses memasak yang terlalu lama.
Bahkan, ada makanan yang basi akibat penundaan konsumsi di sekolah meski distribusi sudah tepat waktu.
“Ke depan, proses memasak dan penyajian harus lebih diperhatikan. Protokol keamanan pangan juga harus diperketat agar MBG benar-benar bermanfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Dadan. (idr)
