Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPRD Karawang Godok Raperda Upaya Kesehatan Jiwa

D
DedeEditor: Asep
|07:50 WIB
Bagikan:
DPRD Karawang Godok Raperda Upaya Kesehatan Jiwa
Anggota Pansus Raperda Kesehatan Jiwa DPRD Kabupaten Karawang, Sa’idah Anwar

KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, masih terus menggodok sebelum dilakukan finalisasi.

Anggota Pansus Raperda Kesehatan Jiwa DPRD Kabupaten Karawang, Sa’idah Anwar menyampaikan, beberapa ketentuan dalam pasal perlu diperbaiki agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

“Target penyelesaian sebenarnya dijadwalkan pada Hari Senin lalu, tetapi harus mundur karena masih ada penyesuaian pasal, akibat proses harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Sa’idah.

Sa’idah menambahkan, ditemukan pula sejumlah pasal di luar substansi yang harus dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan koridor perundang-undangan.

“Harusnya sudah final Senin lalu, tapi masih ada kendala. Harmonisasi dengan Provinsi mengharuskan ada beberapa yang diubah. Kami juga masih memastikan dasar hukum pasal-pasalnya sesuai,” kata Sa’idah.

Dikatakan Sa’idah, urgensi penyusunan Perda ini sangat tinggi mengingat meningkatnya persoalan kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Selain itu, pihaknya menyoroti dampak dari pinjaman online (pinjol), penyalahgunaan narkotika (NAFZA), dan tekanan mental yang kerap berujung pada depresi maupun gangguan jiwa berat.

“Komisi IV punya dasar hukum yang kuat untuk upaya pencegahan. Sekarang banyak masyarakat yang terdampak mental akibat pinjol dan NAFZA. Perda ini untuk meminimalkan risiko tersebut,” jelasnya.

ia menerangkan, percepatan penyelesaian Pansus merupakan hal penting, karena berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran daerah.

Keterlambatan pembahasan tidak hanya berdampak pada jadwal kerja legislatif, tetapi juga berpotensi merugikan daerah secara finansial.

“Ini jadi kewajiban kami di Pansus. Kalau molor, itu kerugian karena pakai anggaran. Hampir semua mitra sudah dilibatkan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, hingga Bagian Hukum,” ungkapnya.

Dijelaskan Sa’idah, setelah Perda disahkan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bupati diharapkan segera menerbitkan Peraturang Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

“Perda ini nantinya akan dijalankan para mitra dan masyar (*)akat. Perbup harus segera menyusul agar pelaksanaannya jelas,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional5 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional7 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional8 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional9 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional12 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline13 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional21 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional22 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional26 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional26 menit lalu