Kang Dedi Mulyadi Dorong Standarisasi Bantuan Desa & Transparansi Anggaran Jabar

PASUNDAN EKSPRES- Dalam salah satu episode terbaru podcastnya, Kang Dedi Mulyadi membahas tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan terstandarisasi.

Ia menyoroti bahwa saat ini terdapat sekitar 130 desa yang menerima bantuan, namun sistem pembagian dana masih perlu diperbaiki agar lebih proporsional sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa.

Kang Dedi menegaskan bahwa tidak semua desa bisa mendapatkan bantuan dalam jumlah yang sama.

"Ke depan, saya ingin memastikan bahwa bantuan desa memiliki standarisasi yang lebih adil. Tidak bisa semua desa mendapatkan jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya," ujar Kang Dedi.

Ia juga menekankan bahwa skema bantuan harus lebih rinci agar setiap desa mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan desa di Jawa Barat bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Sebagai bahan pertimbangan, Kang Dedi juga membandingkan kondisi desa di Jawa Barat dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah.

Beberapa desa dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat juga disebutkan, seperti:

1. Desa Bojongkoneng, Bogor (±14.165 jiwa pada 2022)

2. Desa Tambun Selatan, Bekasi

3. Desa Duren, Karawang

Ia mempertanyakan apakah ada desa di Jawa Barat yang memiliki lebih dari 100.000 jiwa.

"Kita perlu memastikan data ini akurat agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan," katanya.

Selain itu, Kang Dedi juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem informasi.

"Sistem IT kita harus segera dibenahi. Nanti kalau pencarian di Google kita bisa tahu mana desa paling kaya di Jabar, desa paling miskin, desa paling luas, desa paling kecil," ungkapnya.

Selain desa, Kang Dedi menyoroti bahwa kelurahan sering kali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan desa dalam hal alokasi anggaran dan bantuan.

Padahal, banyak masyarakat di kelurahan yang juga mengeluhkan persoalan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan sanitasi.

"Nah, sekarang gini, jika sudah kan, ada nggak sih kewajiban setiap tahun yang perlu kita bayarkan?" tanyanya, mengajak diskusi tentang tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dana publik.

Baru kali ini masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui secara rinci bagaimana anggaran provinsi dikelola.

Sebelumnya, masyarakat hanya mengetahui jumlah pajak yang dikumpulkan, namun tidak memiliki akses yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.

Hal ini pun menuai respons dari netizen. "Bereskan semuanya KDM, semoga Jabar Istimewa segera terwujud!" tulis salah satu netizen di kolom komentar YouTube Kang Dedi Mulyadi.

Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut pembahasan ini, kalian bisa menonton langsung podcastnya di YouTube agar lebih memahami arah kebijakan masa depan Jawa Barat.