Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kang Dedi Mulyadi Dorong Standarisasi Bantuan Desa & Transparansi Anggaran Jabar

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|10:37 WIB
Bagikan:
Kang Dedi Mulyadi Dorong Standarisasi Bantuan Desa & Transparansi Anggaran Jabar
Kang Dedi Mulyadi Dorong Standarisasi Bantuan Desa & Transparansi Anggaran Jabar (Sumber Foto Youtube Kang Dedi Mulyadi)

PASUNDAN EKSPRES- Dalam salah satu episode terbaru podcastnya, Kang Dedi Mulyadi membahas tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan terstandarisasi.

Ia menyoroti bahwa saat ini terdapat sekitar 130 desa yang menerima bantuan, namun sistem pembagian dana masih perlu diperbaiki agar lebih proporsional sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa.

Kang Dedi menegaskan bahwa tidak semua desa bisa mendapatkan bantuan dalam jumlah yang sama.

"Ke depan, saya ingin memastikan bahwa bantuan desa memiliki standarisasi yang lebih adil. Tidak bisa semua desa mendapatkan jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya," ujar Kang Dedi.

Ia juga menekankan bahwa skema bantuan harus lebih rinci agar setiap desa mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan desa di Jawa Barat bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Sebagai bahan pertimbangan, Kang Dedi juga membandingkan kondisi desa di Jawa Barat dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah.

Beberapa desa dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat juga disebutkan, seperti:

1. Desa Bojongkoneng, Bogor (±14.165 jiwa pada 2022)

2. Desa Tambun Selatan, Bekasi

3. Desa Duren, Karawang

Ia mempertanyakan apakah ada desa di Jawa Barat yang memiliki lebih dari 100.000 jiwa.

"Kita perlu memastikan data ini akurat agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan," katanya.

Selain itu, Kang Dedi juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem informasi.

"Sistem IT kita harus segera dibenahi. Nanti kalau pencarian di Google kita bisa tahu mana desa paling kaya di Jabar, desa paling miskin, desa paling luas, desa paling kecil," ungkapnya.

Selain desa, Kang Dedi menyoroti bahwa kelurahan sering kali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan desa dalam hal alokasi anggaran dan bantuan.

Padahal, banyak masyarakat di kelurahan yang juga mengeluhkan persoalan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan sanitasi.

"Nah, sekarang gini, jika sudah kan, ada nggak sih kewajiban setiap tahun yang perlu kita bayarkan?" tanyanya, mengajak diskusi tentang tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dana publik.

Baru kali ini masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui secara rinci bagaimana anggaran provinsi dikelola.

Sebelumnya, masyarakat hanya mengetahui jumlah pajak yang dikumpulkan, namun tidak memiliki akses yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.

Hal ini pun menuai respons dari netizen. "Bereskan semuanya KDM, semoga Jabar Istimewa segera terwujud!" tulis salah satu netizen di kolom komentar YouTube Kang Dedi Mulyadi.

Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut pembahasan ini, kalian bisa menonton langsung podcastnya di YouTube agar lebih memahami arah kebijakan masa depan Jawa Barat.

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle2 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional4 jam lalu