Motor Pelajar Dilarang, Jalan ke Sekolah Jadi Taruhan? Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Disorot Tajam
PASUNDANEKSPRES.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membatasi penggunaan sepeda motor bagi pelajar memantik gelombang perdebatan luas. Aturan yang diklaim bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas ini justru memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat: apakah pelajar di Jawa Barat benar-benar siap berangkat sekolah tanpa kendaraan pribadi?
Langkah tersebut dinilai mulia dari sisi keselamatan, namun belum sepenuhnya matang dari aspek kesiapan infrastruktur. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut kebijakan ini sebagai terobosan progresif, tetapi mengingatkan adanya risiko besar bila diterapkan tanpa solusi konkret di lapangan.
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa pembatasan sepeda motor memang ideal secara konsep, namun bisa berbalik menjadi masalah sosial jika tidak diimbangi transportasi publik yang layak.
“Masalahnya bukan sekadar melarang motor, tapi apakah negara sudah menyediakan alternatif yang aman, terjangkau, dan mudah diakses,” ujarnya.
Daerah Minim Angkutan, Motor Jadi Andalan
Djoko menyoroti sejumlah wilayah seperti Purwakarta, Subang, Sukabumi, Garut hingga Cianjur yang hingga kini masih kekurangan angkutan umum memadai. Di daerah-daerah tersebut, sepeda motor bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya alat mobilitas bagi pelajar yang harus menempuh jarak sekolah cukup jauh.
Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari total 17,03 juta kendaraan bermotor di Jawa Barat, sebanyak 14,12 juta di antaranya merupakan sepeda motor. Angka ini menunjukkan betapa motor telah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, termasuk pelajar dan keluarga mereka.
Suara Netizen Menggema
Di media sosial, kebijakan ini menuai beragam reaksi. Sejumlah warganet menilai pemerintah terlalu fokus pada pelarangan tanpa menyentuh akar persoalan.
Akun lkmnbejo menulis:
“Bagaimana bisa terbendung jumlah kepemilikan sepeda motor kalau penjualnya tidak dibatasi? Jangan selalu menyalahkan rakyat, pengusaha juga harus diatur.”
Sementara akun dekimmy_ mempertanyakan solusi realistis di lapangan:
“Masih ada angkot, ojek online, atau diantar orang tua. Tapi kalau sekolah jauh dan orang tua tidak ada, bagaimana anak berangkat sekolah?”
Niat Baik, Tantangan Besar
Di tengah niat menekan angka kecelakaan lalu lintas usia sekolah, kebijakan pembatasan motor pelajar ini menyisakan tanda tanya besar. Tanpa percepatan pembangunan transportasi umum yang merata dan terjangkau, larangan tersebut dikhawatirkan justru menjadi beban baru bagi pelajar dan orang tua.
Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah: apakah kebijakan ini akan dibarengi solusi nyata, atau justru berhenti pada larangan semata?
