Pakistan Terapkan WFH di tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia, Libur Sekolah Diperpanjang
PASUNDANEKSPRES.ID - Pakistan terapkan WFH (Work From Home) bagi 50% atau separuh pegawai pemerintah sebagai langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang melampaui 100 dolar per barel.
Kebijakan ini diambil Pemerintah Islamabad sebagai langkah darurat untuk menghemat konsumsi bahan bakar di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk.
Lonjakan harga minyak tersebut terjadi setelah konflik yang melibatkan Amerka Serikat, Israel, dan Iran memicu ketidakpastian di kawasan penghasil minyak utama dunia.
Iran dilaporkan melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan produksi minyak mentah, sehingga memicu kekhawatiran pasar global.
Harga minyak dunia akhirnya menembus angka 100 dolar per barel, level yang terakhir kali terjadi saat invasi besar Rusia ke Ukraina pada 2022.
Kenaikan tajam itu langsung berdampak pada negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Pakistan yang banyak mengimpor minyak dan gas dari kawasan Teluk.
Tekanan harga energi tersebut membuat pemerintah Pakistan menaikkan harga bahan bakar di SPBU sekitar 20 persen pada Jumat pekan lalu.
Kebijakan tersebut memicu antrean panjang kendaraan di berbagai kota karena masyarakat berusaha mendapatkan bahan bakar sebelum harga kembali naik.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang sulit.
Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih menghadapi tekanan membuat pemerintah berusaha menahan dampak kenaikan harga energi agar tidak semakin memberatkan.
Ia menyebut situasi saat ini sebagai awal dari krisis energi baru yang perlu dihadapi secara serius oleh pemerintah.
Pakistan terapkan WFH setelah rapat kabinet digelar pada awal pekan ini untuk membahas strategi penghematan energi nasional.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting yang langsung diberlakukan pada berbagai instansi pemerintah.
Sistem kerja empat hari dalam seminggu akan diterapkan di kantor-kantor pemerintah, sementara 50 persen pegawai diperintahkan bekerja dari rumah.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor perbankan yang tetap harus menjalankan layanan secara normal karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain pengaturan kerja, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa libur sekolah. Setelah dua minggu, kegiatan belajar akan dialihkan ke sistem daring (online) untuk sementara waktu guna mengurangi mobilitas masyarakat.
Pakistan terapkan WFH juga diikuti langkah penghematan lain di lingkungan pemerintahan.
Tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas dipotong hingga 50 persen selama dua bulan ke depan, kecuali untuk ambulans yang tetap mendapatkan alokasi penuh.
Pemerintah juga menyetujui pengurangan gaji pegawai negeri, larangan pembelian peralatan baru oleh instansi pemerintah, serta pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri kecuali yang benar-benar penting bagi kepentingan negara.
(pm)
