Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

93 Pegawai Diduga Terlibat Skandal Kasus Pungli di Rutan KPK

N
Nisa Atiatul M MEditor: Yusup Suparman
|10:22 WIB
Bagikan:
93 Pegawai Diduga Terlibat Skandal Kasus Pungli di Rutan KPK
Pada Rabu (17/1/2024) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Aka mulai menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai lembaga antirasuah. (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Pada Rabu (17/1/2024) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Aka mulai menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai lembaga antirasuah. 

Seperti yang telah kita ketahui 93 pegawai terlibat dugaan kasus pungutan liar (Pungli)di rumah tahanan (Rutan) KPK. 

"Kasus pungli rutan yang mulai disidangkan nanti pada hari Rabu tanggal 17 (Januari) dan seterusnya," kata Albertina Ho dalam konferensi pers yang dikutip dari Kompas TV, Senin (16/1/2024).

Sidang kode etik akan digelar dalam sembilan berkas. Namun untuk sidang etik terkait kasus tersebut akan dibagi dengan enam berkas untuk 90 orang dan tiga berkas lainnya masing-masing satu orang. 

Albertina mengatakan pihaknya akan mulai menyidangkan 6 berkas untuk 90 orang pegawai KPK. 

"Yang disidangkan dalam 6 berkas itu 90 orang, dan nanti yang tiga berkas belakangan itu masing-masing satu orang jadi ada tiga orang," jelasnya.

BACA JUGA:Kasus Pungli di Rutan KPK Capai Milyaran, Ini Kata Anggota Dewas KPK

"Dan tiga (perkara) lagi disidangkan setelah 6 perkara diputus," tegasnya.

Pemisahan berkas tersebut dilakukan karna penerapan pasal kode etik yang berbada. 

"93 kita pisahkan, yang 90 (orang) ini pasal dugaan pasal yang akan diterapkan kepada mereka sama, kemudian yang tiga (orang), dua (orang) pasalnya berbeda dengan 90 (orang) tadi," jelasnya.

"Sehingga kita tidak bisa sidang bersama-sama dengan yang 90, sebenarnya alasannya itu," imbuhnya.

Meski begitu, saat ini ia belum bisa mengungkapkan 93 orang yang akan disidang etik termasuk dengan kasus pungli tersebut. Ia mengatakan hal tersebut akan disampaikan usai sidang etik rampung digelar. 

"Tapi kalau kita melihat dari sisi etik, nanti setelah sidang etik akan kami sampaikan mengenai pelaku-pelaku utamnya itu siapa saja. Karena ini belum sidang jadi belum bisa kami sampaikan," tegasnya.

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional20 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional22 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional23 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional24 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional27 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline28 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional36 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional37 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional41 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional41 menit lalu