Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Mengalami Kenaikan sampai Akhir Tahun 2026

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Indonesia menegaskan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung 2026.

Kebijakan tersebut tetap diberlakukan walau harga minyak mentah dunia meningkat tajam dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan harga BBM bersubsidi saat ini masih dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat.

"Tidak akan naik. Insyaallah, ya, doanya, tidak akan kita naikkan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Bahlil Lahadalia menjelaskan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun masih berada di bawah ambang batas psikologis yang telah ditetapkan dalam anggaran negara.

"Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS," kata Bahlil.

Ia juga kembali menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan harga energi demi mempertahankan daya beli masyarakat.

"Insyaallah sampai akhir tahun," ucap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 naik tajam menjadi 117,31 dolar AS per barel dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 102,26 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut lonjakan harga dipengaruhi memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi China yang mencapai 5 persen turut mendorong kenaikan permintaan minyak dunia.

Tekanan terhadap sektor energi juga semakin berat setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah hingga menyentuh rekor terendah di level Rp17.706 pada Selasa, 19 Mei 2026. Kondisi tersebut menyebabkan biaya impor energi nasional ikut meningkat.

Sementara itu, Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengingatkan konflik internasional berisiko mengganggu distribusi pasokan energi global dalam skala besar.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby dikutip dari CNNIndonesia.com.

Fabby Tumiwa menjelaskan pemerintah harus menyiapkan anggaran yang lebih besar guna menahan dampak lonjakan harga komoditas energi yang mahal agar tidak memicu inflasi di dalam negeri.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, nilai subsidi dan kompensasi berpotensi melonjak hingga Rp380 triliun jika nilai tukar rupiah bertahan di kisaran Rp16.900 per dolar AS dan harga ICP tetap berada pada level 100 dolar AS per barel.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," kata Fabby.

Fabby Tumiwa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi agar pemerintah tidak perlu memangkas anggaran di sektor penting lainnya.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menilai upaya penghematan energi sangat penting untuk menjaga ketahanan fiskal negara sekaligus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegas Fabby.

Menurutnya, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi cair turut membuat posisi nasional semakin rentan ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Ia juga menyoroti perilaku masyarakat yang masih sering menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat sehingga konsumsi bahan bakar meningkat.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujar Fabby.

Untuk menekan konsumsi BBM nasional, pemerintah melalui Airlangga Hartarto meminta pembatasan penggunaan kendaraan dinas sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, menilai masyarakat sebenarnya dapat mengatur pengeluaran energi secara mandiri dengan memilih moda transportasi yang lebih hemat.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Esther juga mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait pengembangan kendaraan listrik dan memberikan insentif bagi industri energi terbarukan.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur pendukung dalam jumlah besar menjadi faktor penting agar proses transisi energi masyarakat berjalan lebih mudah.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di Indonesia masih bertahan di level Rp12.300 per liter karena sistem penetapan harga menggunakan rata-rata periode sebelumnya, bukan mengikuti harga pasar harian. Nilai tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan harga BBM sejenis di sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippines, dan Singapura.