Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Indonesia bisa Coba! Australia Mengesahkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah Umur

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|10:37 WIB
Bagikan:
Indonesia bisa Coba! Australia Mengesahkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah Umur
Indonesia bisa Coba! Australia Mengesahkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah Umur (Image From: Pexels/Magnus Mueller)

PASUNDAN EKSPRES - Australia mengesahkan larangan media sosial untuk anak di bawah umur. Australia yang dikenal sebagai negara Kangguru ini baru saja mengesahkan sebuah undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial.

Keputusan tersebut menjadi salah satu peraturan paling ketat di dunia terhadap perusahaan teknologi besar.

Australia Mengesahkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah Umur

Undang-undang ini akan mulai diberlakukan sepenuhnya dalam waktu satu tahun, dengan uji cobanya dimulai pada Januari mendatang. 

Undang-undang yang dikenal sebagai Social Media Minimum Age Bill ini mengharuskan perusahaan seperti Meta, yang merupakan pemilik Instagram dan Facebook, hingga TikTok, untuk mencegah anak-anak di bawah usia 16 tahun masuk ke platform mereka.

Jika melanggar, perusahaan dapat dikenai denda hingga A$49,5 juta (setara dengan $32 juta atau sekitar Rp507 miliar). 

Australia kini menjadi ujian utama bagi banyak negara yang mulai mengatur pembatasan usia media sosial.

Sementara beberapa negara, seperti Prancis dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, telah memberlakukan batasan akses media sosial untuk anak-anak dengan izin orang tua, Australia memilih larangan total tanpa pengecualian.

Undang-undang ini dirancang untuk melindungi kesehatan mental anak-anak, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak buruk media sosial seperti perundungan siber dan tekanan sosial.

Namun, beberapa pihak, termasuk kelompok advokasi privasi dan hak anak, menentang langkah ini. Mereka menganggap pelarangan tersebut terlalu terburu-buru dan kurang mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Terlepas dari kritik, survei menunjukkan 77% masyarakat Australia mendukung kebijakan ini.

Media domestik, termasuk News Corp milik Rupert Murdoch, memainkan peran besar dalam membangun dukungan publik melalui kampanye "Let Them Be Kids".

Kampanye ini didorong oleh kesaksian orang tua yang kehilangan anak akibat perundungan di media sosial.

Namun, larangan ini dapat memengaruhi hubungan Australia dnegan Amerika Serikat. Elon Musk yang merupakan pemilik X, dan beberapa sosok penting di pemerintahan presiden terpilih Donald Trump, memberi kritik terhadap undang-undang ini. 

Di sisi lain, beberapa perusahaan teknologi besar menyuarakan kekhawatiran tentang penerapan undang-undang ini.

Meta mengungkapkan bahwa mereka menghormati hukum Australia, tetapi proses legalisasi terhadap undang-undang ini terkesan terburu-buru dan tidak memperhatikan bukti, serta masukan dari industri maupun anak muda. 

Sementara, beberapa perusahaan, seperti YouTube mengaku bahwa mereka kemungkinan tidak akan terdampak karena platform mereka digunakan secara luas di sekolah. Namun, hal tersebut tetap menimbulkan kritik dan kekhawatiran. 

(ipa)

Berita Terbaru

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Jawa Barat11 menit lalu
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional31 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional33 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional34 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional35 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional38 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline39 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional47 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional48 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional52 menit lalu