Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

JK Ingatkan Bom Waktu Fiskal: Subsidi BBM Harus Dikurangi demi Selamatkan APBN

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|10:06 WIB
Bagikan:
JK Ingatkan Bom Waktu Fiskal: Subsidi BBM Harus Dikurangi demi Selamatkan APBN
JK Ingatkan Bom Waktu Fiskal: Subsidi BBM Harus Dikurangi demi Selamatkan APBN

PASUNDANEKSPRES.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan negara di tengah memanasnya geopolitik global. JK menilai mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia melambung akibat konflik Iran-AS-Israel adalah kebijakan yang sangat berisiko bagi kesehatan APBN.

Menurut JK, penyesuaian harga BBM bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan untuk mencegah "bom waktu" fiskal berupa defisit yang membengkak dan tumpukan utang.

 

Kurangi Subsidi untuk Tekan Utang

Dalam wawancara di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah nyata untuk menyeimbangkan neraca keuangan.

"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK.

Ia menyoroti bahwa lonjakan harga minyak mentah saat ini merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Jika harga di pasar internasional melangit namun harga domestik tetap dipaksakan rendah melalui subsidi, risikonya adalah lonjakan utang pemerintah yang akan membebani generasi mendatang.

 

Belajar dari Pengalaman: Komunikasi adalah Kunci

JK menyadari bahwa menaikkan harga BBM bukanlah langkah populer. Namun, berdasarkan pengalamannya selama dua periode di pemerintahan, kebijakan pahit ini tetap bisa diterima masyarakat asalkan dibarengi dengan transparansi.

  • Pentingnya Transparansi: Rakyat perlu diberi tahu bahwa kenaikan ini dipicu faktor global, bukan kegagalan domestik.

  • Rekam Jejak: JK mencontohkan penyesuaian harga pada tahun 2005 dan 2014 yang relatif stabil tanpa gejolak besar karena komunikasi publik yang efektif.

  • Faktor Eksternal: Krisis saat ini bersifat "terpaksa" karena tekanan dari luar negeri, sehingga rasionalitas masyarakat cenderung lebih tinggi.

 

Kritik Kebijakan WFH: "Harga Lebih Efektif Ubah Perilaku"

Terkait kebijakan Work From Home (WFH) yang digulirkan sebagai solusi penghematan energi, JK justru meragukan efektivitasnya. Ia menilai WFH tidak akan seampuh instrumen harga dalam mengubah pola konsumsi energi masyarakat.

Perbandingan Kebijakan Dampak Menurut JK
Kebijakan WFH Berisiko tidak efektif karena masyarakat yang jenuh di rumah tetap akan bepergian (terutama saat long weekend).
Kenaikan Harga BBM Secara natural memaksa masyarakat beralih ke transportasi umum atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena bosan," pungkasnya.

JK berharap pemerintah lebih berani mengambil keputusan sulit demi stabilitas ekonomi jangka panjang, daripada terjebak dalam solusi sementara yang justru memperbesar beban utang negara di masa depan.

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional11 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional24 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional24 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle27 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional34 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang35 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini39 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta40 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang41 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang43 menit lalu