JK Ingatkan Bom Waktu Fiskal: Subsidi BBM Harus Dikurangi demi Selamatkan APBN

PASUNDANEKSPRES.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan negara di tengah memanasnya geopolitik global. JK menilai mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia melambung akibat konflik Iran-AS-Israel adalah kebijakan yang sangat berisiko bagi kesehatan APBN.

Menurut JK, penyesuaian harga BBM bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan untuk mencegah "bom waktu" fiskal berupa defisit yang membengkak dan tumpukan utang.

Kurangi Subsidi untuk Tekan Utang

Dalam wawancara di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah nyata untuk menyeimbangkan neraca keuangan.

"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK.

Ia menyoroti bahwa lonjakan harga minyak mentah saat ini merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Jika harga di pasar internasional melangit namun harga domestik tetap dipaksakan rendah melalui subsidi, risikonya adalah lonjakan utang pemerintah yang akan membebani generasi mendatang.

Belajar dari Pengalaman: Komunikasi adalah Kunci

JK menyadari bahwa menaikkan harga BBM bukanlah langkah populer. Namun, berdasarkan pengalamannya selama dua periode di pemerintahan, kebijakan pahit ini tetap bisa diterima masyarakat asalkan dibarengi dengan transparansi.

Pentingnya Transparansi: Rakyat perlu diberi tahu bahwa kenaikan ini dipicu faktor global, bukan kegagalan domestik.
Rekam Jejak: JK mencontohkan penyesuaian harga pada tahun 2005 dan 2014 yang relatif stabil tanpa gejolak besar karena komunikasi publik yang efektif.
Faktor Eksternal: Krisis saat ini bersifat "terpaksa" karena tekanan dari luar negeri, sehingga rasionalitas masyarakat cenderung lebih tinggi.

Kritik Kebijakan WFH: "Harga Lebih Efektif Ubah Perilaku"

Terkait kebijakan Work From Home (WFH) yang digulirkan sebagai solusi penghematan energi, JK justru meragukan efektivitasnya. Ia menilai WFH tidak akan seampuh instrumen harga dalam mengubah pola konsumsi energi masyarakat.

Perbandingan Kebijakan	Dampak Menurut JK
Kebijakan WFH	Berisiko tidak efektif karena masyarakat yang jenuh di rumah tetap akan bepergian (terutama saat long weekend).
Kenaikan Harga BBM	Secara natural memaksa masyarakat beralih ke transportasi umum atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena bosan," pungkasnya.

JK berharap pemerintah lebih berani mengambil keputusan sulit demi stabilitas ekonomi jangka panjang, daripada terjebak dalam solusi sementara yang justru memperbesar beban utang negara di masa depan.