Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Pertamina, Negara Rugi Rp 193,7 Triliun

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|11:12 WIB
Bagikan:
Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Pertamina, Negara Rugi Rp 193,7 Triliun
Kejagung menahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina dan menyeret dua Dirut Pertamina yakni Pertamina Patra Niaga dan Dirut Pertamina International Shipping/Kejaksaan Agung

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap skandal korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina dan subholdingnya, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.

Korupsi ini berlangsung dalam periode 2018-2023 dan melibatkan beberapa pihak, termasuk kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, praktik korupsi ini melibatkan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui perantara (broker), pemberian kompensasi, serta subsidi yang menyebabkan lonjakan harga minyak.

“Impor BBM melalui broker, serta pemberian kompensasi dan subsidi menyebabkan harga minyak melonjak,” ujar Qohar dalam konferensi pers pada Senin, 24 Februari 2025.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, di antaranya:

1. Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan

2. Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Sani Dinar Saifuddin

3. Direktur PT Pertamina Internasional Shipping, Yoki Firnandi

4. Vice President (VP) Feedstock Management PT KPI, Agus Purwono

5. Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Keery Andrianto Riza

6. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati

7. Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Joede

Pelanggaran Regulasi dan Skema Korupsi

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018, PT Pertamina diwajibkan mengutamakan minyak mentah dari dalam negeri sebelum melakukan impor.

Namun, dalam praktiknya, terjadi manipulasi di mana KKKS didorong untuk mengekspor minyak mentah mereka, sementara Pertamina justru melakukan impor dengan harga yang lebih tinggi.

“Penolakan terhadap tawaran minyak dari KKKS tidak terjadi secara alami, melainkan telah diskenariokan agar KKKS dapat mengekspor minyak mentah dan subholding Pertamina bisa melakukan impor,” kata Qohar.

Akibat skema ini, KKKS memperoleh keuntungan lebih besar, sementara Pertamina harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Dampaknya, harga dasar BBM yang digunakan dalam penentuan Harga Indeks Pasar (HIP) menjadi lebih mahal, yang turut membebani anggaran subsidi pemerintah.

Rincian Kerugian Negara

Kejagung merinci total kerugian negara akibat kasus ini sebagai berikut:

1. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp 35 triliun

2. Kerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp 2,7 triliun

3. Kerugian impor BBM melalui broker: Rp 9 triliun

4. Kerugian pemberian kompensasi tahun 2023: Rp 126 triliun

5. Kerugian pemberian subsidi tahun 2023: Rp 21 triliun

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah diungkap Kejagung dalam sektor energi.

Penyidikan masih terus berlanjut guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skema ini. (Disway/idr)

Berita Terbaru

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Olahraga9 jam lalu
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Nasional9 jam lalu
Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang11 jam lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta11 jam lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta11 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta12 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta12 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang12 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang12 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang12 jam lalu