Menteri PANRB Siapkan Skema Pemindahan ASN ke IKN hingga Rekrutmen CASN 2024
PASUNDAN EKSPRES - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menyiapkan sejumlah skema terkait pemindahan ASN ke IKN (Ibu Kota Nusantara).
Pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) ke IKN (Ibu Kota Nusantara) terus difinalisasi oleh pemerintah hingga saat ini.
Hal ini diungkap oleh Menteri PANRB pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (3/9) terkait skema pemindahan ASN ke IKN.
BACA JUGA:Lampaui Target dan Rencana, Progres Pembangunan IKN Sangat Positif
Abdullah Azwar Anas menjelaskan pemindahan ASN ke IKN tersebut bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata.
"Tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital," ucap Anas, dikutip dari laman Kementerian PANRB, Kamis (5/9).
Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term).
BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur Dasar Batch I IKN Rampung 2024, PUPR Tuntaskan Tahap II Tahun 2025
Jangka pendek ini merupakan fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
"Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance," jelasnya.
ASN yang akan pindah ke IKN direncanakan terdiri dari ASN kementerian/lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Dukung Keterlibatan Pengusaha Lokal dalam Pembangunan IKN
Skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau K/L yang ada di IKN.
"Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya menyiapkan strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukung shared offices, dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.
Selain pembahasan mengenai pemindahan ASN ke IKN, Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan PPPK di tahun ini.
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.836.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.
Instansi pemerintah, baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari 2,3 juta yang disiapkan.
Penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini rampung. (inm)
