Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Otorita IKN Buka Masukan Publik untuk Penyusunan RDTR Kawasan Penyangga Perkotaan hingga 22 Oktober

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|11:18 WIB
Bagikan:
Otorita IKN Buka Masukan Publik untuk Penyusunan RDTR Kawasan Penyangga Perkotaan hingga 22 Oktober
Otorita IKN Buka Masukan Publik untuk Penyusunan RDTR

NUSANTARA – Otorita IKN Buka Masukan Publik untuk Penyusunan RDTR. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka kanal masukan tertulis secara daring hingga 22 Oktober 2026 untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN. Upaya ini bertujuan memperluas partisipasi publik sekaligus menyempurnakan rencana penataan ruang agar pengembangan kawasan berjalan terarah, selaras dengan pembangunan IKN, serta tetap menjaga karakteristik perdesaan dan fungsi ekologis wilayah.

Pembukaan kanal masukan ini merupakan tindak lanjut Konsultasi Publik Ke-1 penyusunan RDTR yang diselenggarakan di Multifunction Hall, Kantor Bersama 1, pada Kamis (8/10/2026). Pelibatan masyarakat telah dilakukan sejak tahap awal melalui survei lapangan pada 21–31 Juli 2026 serta rembuk warga dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada 11–13 Agustus 2026.

Wilayah perencanaan Kawasan Penyangga Perkotaan IKN mencakup lima desa/kelurahan, yaitu Binuang, Bumi Harapan, Maridan, Pemaluan, dan Telemow. Kawasan ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan jasa, serta ekowisata berbasis lingkungan pesisir dan mangrove. Selain itu, peningkatan konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan.

Konsultasi publik tersebut melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, meliputi Otorita IKN, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten, unsur kecamatan, kelurahan dan desa, masyarakat lokal dari berbagai kelompok kepentingan, perwakilan dunia usaha, asosiasi profesi, serta unsur pertahanan dan keamanan (hankam). Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas hasil analisis, konsep awal penataan ruang, serta menghimpun aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan kondisi eksisting, potensi pengembangan wilayah, serta konsep penataan ruang yang mencakup peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, penataan kawasan permukiman perdesaan, penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, serta pelestarian ekosistem mangrove dan perlindungan ekosistem pesisir. Penyusunan RDTR juga dilaksanakan secara terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk menyepakati Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk memastikan aspek lingkungan terakomodasi dalam perencanaan kawasan

Konsep awal penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar terpadu, penataan permukiman yang tangguh terhadap bencana, serta optimalisasi ekonomi kerakyatan dan pelestarian ekologi pesisir.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menekankan pentingnya penajaman analisis, penguatan data spasial, serta integrasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen RDTR.

“Penyusunan RDTR perlu didukung oleh analisis yang tajam, data spasial yang akurat, serta integrasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodasi potensi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pengembangan kawasan secara komprehensif,” ujar Mia.

Kepala Desa Telemow, Munip, mengapresiasi pelaksanaan konsultasi publik dan berharap masyarakat terus dilibatkan dalam proses penyusunan RDTR.

“Terima kasih atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Harapannya, masyarakat terus diberikan kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di desa,” ujar Munip.

Melalui proses ini, Otorita IKN berharap penyusunan RDTR WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN dapat menghasilkan rencana tata ruang yang mempertimbangkan kondisi aktual wilayah, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Otorita IKN kini membuka saluran masukan tertulis Konsultasi Publik Ke-1 secara daring selama 14 hari sejak pertemuan tatap muka (hingga 22 Oktober 2026) untuk memungkinkan masyarakat lebih luas menyampaikan koreksi, saran, dan aspirasi tambahan terkait konsep RDTR WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN. 

Masyarakat dapat membaca dan meninjau materi penyusunan RDTR melalui tautan s.ikn.go.id/PaparanKP1RDTRWPKPPIKN. Selanjutnya, masyarakat dapat menyampaikan saran, koreksi, dan aspirasi melalui tautan s.ikn.go.id/MasukanKP1RDTRWPKPPIKN. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan guna mendukung pengembangan kawasan penyangga IKN yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.

Berita Terbaru

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

Subang50 menit lalu
Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Subang53 menit lalu
Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Subang58 menit lalu
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Nasional1 jam lalu
Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Karawang2 jam lalu
Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Lifestyle2 jam lalu
Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Purwakarta2 jam lalu
Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Purwakarta2 jam lalu
Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Purwakarta3 jam lalu
Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Headline4 jam lalu