Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pro Kontra Kebijakan Wajib BBM Campur Etanol 10 Persen

H
Hadi MartadinataEditor: Indrawan Setiadi
|14:49 WIB
Bagikan:
Pro Kontra Kebijakan Wajib BBM Campur Etanol 10 Persen
Pemerintah menyiapkan kebijakan wajib BBM campur etanol 10% (E10) untuk kurangi emisi karbon. (foto: tangkapan layar cna.id)

PASUNDANEKSPRES.ID - BBM campur etanol yang tengah disiapkan sebagai kebijakan oleh pemerintah menuai pro dan kontra.

Penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10 persen atau dikenal dengan istilah E10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, peta jalan (roadmap) penerapan E10 saat ini sedang disusun dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kita baru rapat terbatas (ratas). Setelah itu, baru kita buat peta jalannya. Peta jalannya sedang disusun,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rabu (8/10/2025).

Tujuan Penerapan BBM Campur Etanol (E10)

Pemerintah memiliki sejumlah tujuan dalam penerapan kebijakan wajib campuran etanol pada BBM, di antaranya:

  1. Mengurangi Emisi Karbon
    Campuran etanol pada BBM dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, sehingga membantu mengatasi dampak perubahan iklim.

  2. Mengurangi Ketergantungan terhadap Impor BBM
    Penggunaan etanol sebagai bahan bakar alternatif dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

  3. Mendorong Penggunaan Energi Bersih dan Ramah Lingkungan
    Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan, sejalan dengan target transisi energi berkelanjutan.

  4. Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional
    Diversifikasi sumber energi melalui campuran etanol dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi risiko gangguan pasokan.

  5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
    Penerapan E10 juga diharapkan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Peran Swasta dan Fleksibilitas di SPBU

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan, pelaksanaan kebijakan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Dalam program biodiesel B40, swasta terlibat dalam penyediaan FAME. Hal serupa juga berlaku pada etanol, di mana swasta akan berperan dalam penyediaan bahan bakunya,” ujar Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan fleksibilitas kepada pengelola SPBU dalam pelaksanaan program ini.

“Untuk SPBU, nanti diserahkan kepada masing-masing pengelola apakah mereka akan menerapkan E10 atau bahkan lebih dari 10 persen. Pengaturan aditif dan teknis lainnya diserahkan kepada pihak usaha,” katanya.

Penerapan BBM campur etanol menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah menuju kemandirian energi nasionalsekaligus mendukung target net zero emission.

Dengan memanfaatkan etanol yang bersumber dari bahan baku lokal seperti tebu dan singkong, kebijakan ini juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi dalam negeri.

Berita Terbaru

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle7 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional14 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang15 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini19 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta20 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang21 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang23 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional24 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta24 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional26 menit lalu