Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan

H
HubaEditor: Huba
|11:16 WIB
Bagikan:
Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan
Arumi Novia Rahayu  SMA Negeri 1 Subang Kelas: XII-4
Oleh: Arumi Novia Rahayu 
SMA Negeri 1 Subang Kelas: XII-4

Saat ini masyarakat tengah menghadapi berbagai persoalan ekonomi, mulai dari rencana pembatasan subsidi BBM, pencoretan bansos akibat indikasi judi online serta ketatnya syarat desil untuk bantuan pendidikan, ada sebuah isu sosial yang menjadi fenomena nyata di masyarakat: ketidakmerataan akses kesejahteraan antar-kelompok masyarakat.

Desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sederhananya desil ini menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Pengelompokan ekonomi berbasis desil, mulai dari desil 1 (kelompok sangat miskin) hingga desil 10 (kelompok paling kaya) meskipun hanya angka yang di data oleh pemerintah, namun menjadi jurang kesenjangan sosial yang nyata dan menentukan nasib setiap orang.

Namun nyatanya angka-angka tersebut tidak sesuai dengan realitas kemiskinan yang sesungguhnya, laporan KOMPAS.TV – Perubahan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan, status desil membuat sejumlah warga kebingungan. Warga yang sebelumnya masuk desil 5 ke bawah, tiba-tiba tercatat di desil 6 ke atas sehingga dianggap masuk kelompok masyarakat yang lebih mampu dan berpotensi kehilangan akses bantuan sosial. Perubahan tersebut juga berdampak pada akses pendidikan. Sejumlah keluarga khawatir anak mereka tidak lagi mendapatkan bantuan atau beasiswa karena desil kesejahteraan yang berubah.

Ketimpangan antara data di atas kertas dengan perjuangan hidup warga tergambar jelas melalui kisah pekerja sektor informal yang diliput KOMPAS.com, Sri Wulandari (39), warga Kramat Jati, Jakarta Timur, tercatat dalam rentang desil 6-10 meski bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek Online.Sebagai ibu tunggal, Wulandari harus memenuhi kebutuhan dirinya dan anak semata wayangnya yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Penghasilannya juga harus dipotong biaya

Operasional karena setiap hari menyewa kendaraan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek Online. ”Pahitnya setor (biaya sewa motor listrik) Rp 80.000 per-harinya,” kata Wulandari. Setelah membayar biaya sewa dan operasional, penghasilan yang tersisa digunakan untuk membayar kontrakan serta memenuhi kebutuhan makan dirinya dan anaknya. Kondisi tersebut membuat Wulandari harus mencari pekerjaan tambahan ketika penghasilannya sebagai pengemudi ojek Online tidak mencukupi.

Hal yang sama di alami oleh Suwarni (57), warga Cipinang, Jakarta Timur, yang bantuan sosialnya setelah bertahun-tahun menerima bantuan. la bahkan sempat disebut memiliki aset yang membuat status desilnya berada pada kelompok lebih tinggi. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Suwarni masih bergantung pada penghasilan anaknya yang sekitar Rp 1 juta per bulan. “Katanya, ‘Ibu punya aset. Saya bilang, ‘Bu, kalau saya punya aset ngapain saya mengejar-ngejar bansos seperti ini?”” ujar Suwarni saat ditemui Kompas.com di Posko Pengaduan Desil, Jakarta Timur, Jumat (25/9/2026).

Ketidakmerataan ini membuktikan bahwa pendataan pemerintah masih lemah dan sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata. Apa yang sebenarnya terjadi dengan data kita? Mengingat data ini menjadi dasar untuk menentukan akses masyarakat terhadap program pemerintah, akurasinya seharusnya menjadi sangat penting karena pemutakhiran dan pengelolaan data sosial ekonomi melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung kinerja lembaga BPS, Alokasi Anggaran BPS Tahun 2026 Hampir Rp7 Triliun. Pagu definitif anggaran BPS untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp6,92 triliun (sering dibulatkan menjadi hampir Rp7 triliun dalam pemberitaan). Hal ini tercantum dalam kesepakatan rapat kerja antara BPS dan Komisi X DPR RI yang dilaporkan oleh Kompas.com. Memang anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pemutakhiran data, tapi tetap saja ada uang rakyat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendataan.

Ketidaksesuaian penentuan desil dengan kondisi nyata telah menimbulkan berbagai dampak multidimensional bagi kehidupan masyarakat kecil. Dari aspek sosial, salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, seperti warga mampu yang justru tercatat mendapat bantuan sementara warga miskin terlewat, memicu kecemburuan sosial dan merenggangkan solidaritas antar warga di lingkungan sekitar. Secara psikologis, kondisi ini membuat warga merasa frustrasi dan tertekan karena “terlihat kaya di atas kertas”, sehingga mereka merasa hak dasarnya seolah diabaikan oleh negara.

Akibatnya secara ekonomi, beban hidup masyarakat miskin semakin berat; mereka terpaksa harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran tidak mendapatkan jaring pengaman sosial yang seharusnya menjadi hak mereka. Pada akhirnya, rentetan masalah ini berujung pada krisis kepercayaan publik terhadap validitas data pemerintah, yang menegaskan bahwa pembenahan dan perbaikan sistem pendataan warga mendesak untuk segera dilakukan secara transparan dan akurat.

Ketidakmerataan dalam penetapan sistem desil membuktikan bahwa validitas data sosial ekonomi di Indonesia masih menghadapi jurang pemisah yang lebar antara realitas di lapangan dan birokrasi di atas kertas. Kasus yang dialami oleh warga seperti Sri Wulandari dan Suwarni memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan sosial ketika akurasi data salah sasaran, di mana warga yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan sementara mereka yang "kaya di atas kertas" kehilangan hak dasarnya.

Dari permasalahan ini, kita dapat menyadari bahwa teknologi, anggaran triliunan rupiah, dan instrumen pendataan secanggih apa pun akan menjadi sia-sia jika tidak diverifikasi secara berkala dengan pendekatan yang jujur dan partisipatif. Jika pembenahan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin dalam dan melumpuhkan efektivitas jaring pengaman sosial.

Guna mengatasi hal tersebut, reformasi total tata kelola data melalui audit lapangan yang transparan, pelibatan aktif perangkat tingkat rukun tetangga, serta pembukaan kanal aduan yang responsif dan bebas dari belenggu birokrasi kaku menjadi langkah yang sangat mendesak. Sebab, kebijakan publik yang berpihak pada keadilan tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka administratif yang kaku di dalam sistem komputer, melainkan harus mampu menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat secara nyata. Sudah saatnya negara memandang rakyat kecil bukan sekadar statistik di dalam desil, melainkan manusia seutuhnya yang kesejahteraan dan martabatnya adalah tolok ukur sejati dari kemajuan bangsa. (*)

Berita Terbaru

Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan

Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan

Opini28 menit lalu
PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

Nasional32 menit lalu
Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Jawa Barat1 jam lalu
Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional1 jam lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle1 jam lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional1 jam lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional1 jam lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline1 jam lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional1 jam lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional1 jam lalu