Pojokan 283: Ekosida
Ini soal bencana ekologi banjir dan longsor di Sumatera pada 25-30 November 2025 lalu. Banjir bukan soal air berlimpah,macam kekayaan tak terkira 10 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia itu setara 12% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia tahun 2024 senlai US$ 168,9 miliar, setara Rp 2.617 triliun. Jumlah yang sangat besar, signifikan dan menunjukkan konsentrasi kekayaan yang tinggi di tangan segelintir orang.
Longsor juga bukan sekedar tanah yang pindah tempat, akibat digusur air yang marah tak punya naungan. Ngamuk akibat pijakan akarnya disingkarkan dan dihuni pohon sawit milik para raja sawit, atau tambang. Tak tanggung-tanggung 17,3 juta hektar hutan di Indonesia, tempat air bersemayam, digusur untuk pohon penghasil minyak goreng ini. Juga eksploitasi serakah tambang. Siapa 10 orang dan raja-raja sawit itu, sila tanya mbah Google.
Khusus untuk hutan di Sumatera yang bermetamorfosis menjadi perkebunan sawit, Badan Pusat Statistik/BPS tahun 2025 menyebutkan luas area sawitnya mencapai 8,78 juta hectare. Walhi / Wahana Lingkungan Indonesia mendaraskan, periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM.
Akibat bencana ekologi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB merilis data per 11 Desember 2025, korban tewas berjumlah 986 orang, 224 orang hilang dan 5.100 orang yang terluka. Data yang akan terus merangkak naik, seiring pencarian korban yang masih dilakukan.
Selain itu, sekitar 800 ribu jiwa mengungsi. Bencana ekologi ini juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, hingga 498 jembatan. Petaka berskala nasional ini juga berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. BNPB juga mencatat ada 157,9 ribu rumah yang rusak.
Menurut data Kemendikdasmen Minggu (30/11), 19 ribu guru dan tenaga kependidikan terdampak serta 1.918 sekolah rusak. Di Provinsi Aceh berjumlah 310, Sumut berjumlah 385, dan Sumbar berjumlah 314.Rinciannya pada Provinsi Aceh yaitu 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM/SKB, dan 7 SLB. Sedangkan sekolah terdampak bencana di Provinsi Sumut yaitu 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, dan 1 SLB. Sementara di Provinsi Sumbar yaitu 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB terdampak bencana.
Celios menyebutkan tidak kurang -bahkan bisa lebih, kerugian akibat bencana ekologis tiga provinsi di Sumatera tersebut ditaksir Rp68,67 triliun. Bahkan Greenpeace memproyeksikan kerugian potensial bisa lebih dari Rp200 triliun. Celios menyebutkan Kerugian ini dipicu oleh alih fungsi lahan untuk sawit dan pertambangan. Sementara mereka tak memberikan apa-apa kepada negara dan masyarakat sekitar.
Bencana ekologi di Sumatera dipenghujung tahun 2025 adalah EKOSIDA. Ada Upaya sistematis pemusnahan ekosistem besar-besaran melalui perusakan lingkungan secara ekstrem, sistematis, meluas dan berkepanjangan yang didukung kebijakan/regulasi penguasa pro oligarkhi. Pro oligarkhi karena kerapuhan etika para penyelenggara negara. Rapuh pada godaan hedonis-pragmatis, meraih-mempertahankan dan membiayai kekuasaan. EKOSIDA tidak hanya melahap korban manusia, mengancam keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kesehatan dan penghidupan manusia. Tapi juga meneror masa depan generasi bangsa pun kelangsungan kehidupan umat manusia.
Bencana ekologi adalah akibat perselingkungan penguasa dan oligarkhi selama bertahun-tahun. Padahal Belanda yang mengeruk kekayaan Indonesia selama beratus tahun, hingga mereka hidup terapung dari kekayaan yang dieksploitasi dari Indonesia, tak meninggalkan kerusakan massif lingkungan. Mereka memang penjajah!!!
Tapi setelah kita mengusir penjajah dan Merdeka selama 80 tahun, kita telah merusak bumi pertiwi tercinta, hingga ke akar-akarnya. Hampir tak tersisa. Tandas oleh keserakahan.
Pertanyaannya, siapa yang akan membayar kerugian itu? Siapa yang akan bertanggungjawab terhadap 208 ribu siswa yang tidak bisa belajar. Siapa yang akan menjawab pertanyaan 208 ribu siswa – bisa lebih, yang bertanya kemana hutan KAMI? Bagaimana masa depan KAMI, bila Indonesia tanpa Hutan?
Jika genosida dan radikalisme adalah kejahatan dan tak berperikemanusiaan, Ekosida pun lebih jahat, tak berperikemanusiaan dan merusak masa depan generasi bangsa.
Bencana ekologi di Sumatera layak disebut kejahatan EKOSIDA. Siapa yang bertanggungjawab?
(Kang Marbawi, 131225)
