Fenomena Pengemis di Purwakarta Meningkat Jelang Ramadhan, Satpol PP Lakukan Pendataan
PASUNDANEKSPRES.ID - Fenomena peningkatan jumlah pengemis menjelang Ramadhan terjadi di Kabupaten Purwakarta, dipicu faktor ekonomi dan harapan bantuan lebih besar dari masyarakat, sehingga pemerintah melalui Satpol PP melakukan pendataan dan patroli khusus guna mengantisipasi dampak sosial.
Ketua Silaturahmi Gabungan Asatidz Purwakarta (SIGAP), KH Asep, menilai lonjakan pengemis jelang bulan suci tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi dan dorongan spiritual masyarakat yang meyakini pahala berlipat saat Ramadhan.
“Banyak yang ingin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, serta persiapan buka puasa. Di sisi lain, ada keyakinan bahwa sedekah di bulan Ramadhan pahalanya berlipat,” ujar KH Asep kepada Pasundan Ekspres.
Menurutnya, meningkatnya kesadaran sosial masyarakat untuk berbagi juga menjadi faktor pendorong. Sebagian pengemis memanfaatkan momentum tersebut untuk memperoleh bantuan lebih banyak.
KH Asep menambahkan, secara positif fenomena ini dapat meningkatkan kepedulian sosial. Namun, di sisi lain terdapat potensi munculnya pengemis profesional yang memanfaatkan kebaikan masyarakat.
“Mudah saja menanggulanginya jika penanganan dilakukan secara profesional. Lembaga sosial dan pemerintah bisa menyalurkan bantuan beras, sembako, atau uang tunai secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Aulia Pamungkas, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan serta patroli rutin untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengemis.
“Kami melakukan pendataan dan patroli khusus. Fenomena ini rutin terjadi pada waktu tertentu dan kami anggap sebagai kebiasaan negatif. Namun, selama mereka bersikap tertib, masih kami lakukan pembinaan secara persuasif,” ujar Aulia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah pengemis di Purwakarta diklaim mencapai lebih dari 300 orang dan diduga sebagian berasal dari luar daerah.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.(mas/ded)
