Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejari, Om Zein Komitmen Penerapan Restoratif Justice

A
Adam SumartoEditor: Asep
|09:15 WIB
Bagikan:
Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejari, Om Zein Komitmen Penerapan Restoratif Justice
PENANDATANGANAN: Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzen menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai komitmen untuk menerapkan konsep Restorative Justice melalui pidana kerja sosial. Adam Sumarto/Pasundan Ekspres

Dorong Pembaharuan Sosial dan Ekonomi di Akar Rumput

PASUNDANEKSPRES.ID - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzen menghadiri Penandatanganan MoU Kajati dan Gubernur Jawa Barat serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kepala Kejaksaan Negeri dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, bertempat di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025).

Dikonfirmasi terkait penandatanganan PKS tersebut, Om Zein, panggilan akrab bupati, mengatakan, ini adalah komitmen untuk menerapkan konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui pidana kerja sosial, yang merupakan bagian dari semangat pembaharuan dalam KUHP 2023. "Pidana kerja sosial memungkinkan pelaku tindak pidana ringan untuk menjalani hukuman berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Om Zein kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Om Zein juga menyampaikan pandangan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi yang melihat penandatanganan MoU dan PKS ini sebagai peluang untuk mendorong pembaharuan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput. "Pak Gubernur menyampaikan dua aspek penting yang sejalan dengan implementasi pidana kerja sosial yaitu penciptaan lapangan kerja padat karya dan peningkatan layanan publik seperti tempat pengaduan yang disediakan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (3/11/2025), KDM melakukan kunjungan kerja penting ke Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta. Ini menandai komitmen kuat untuk memperkuat program Restorative Justice di seluruh Jawa Barat.

Saat itu, KDM menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari persiapan penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan pemerintah daerah. "MoU ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Restorative Justice di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga masalah hukum di masyarakat bisa diselesaikan secara sosial dan berkeadilan," ucap KDM.

Ia menambahkan bahwa skema Restorative Justice tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan pemulihan kehidupan warga yang terlibat dalam perkara ringan. "Misalnya, kasus pencurian kecil karena alasan ekonomi, setelah proses hukum selesai, pemerintah wajib hadir membantu memulihkan kondisi sosial keluarganya. Ada program pendampingan dari Balai Pengaduan di tingkat kabupaten dan kota," katanya.

Sebagai contoh, lanjutnya, warga yang telah menjalani proses pidana karena motif ekonomi akan mendapatkan pendampingan saat kembali ke masyarakat. "Mereka akan dibekali dengan kebutuhan pokok, uang saku, dan bahkan diarahkan untuk menjadi petugas kebersihan di lingkungan kabupaten atau provinsi sebagai bentuk rehabilitasi sosial," ujar KDM.(add/sep)

Berita Terbaru

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Nasional2 menit lalu
Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Headline4 menit lalu
Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang13 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta13 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional16 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional16 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang18 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional19 jam lalu