SUBANG- Para demonstran tak terima tambang tempat mereka bekerja disebut ilegal.
Salah satu demonstran yang hadir di dalam Gedung DPRD Subang dalam audiensi bersama anggota DPRD mengenai penyelesaian masalah tambang ilegal di Subang Selatan, Jum'at (24/1) mengatakan tidak sependapat dengan pernyataan tambang ilegal oleg Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
"Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa ini tambang liar ilegal, kami kurang sepakat," ucapnya.
Ia mengatakan hal tersebut dikarenakan bukan karena pihak tambang yang tidak melakukan upaya dalam mendapatkan izin, tetapi melainkan pihak terkait yang mempersulit birokrasi perizinan tersebut.
"Kami sudah memproses izin, malahan ada yang sampai 3 tahun sampai izin eksplorasinya (IUP) habis dan belum keluar lagi sampai sekarang, jadi permasalahannya izinnya yang tidak keluar," ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan dampak dari permasalahan tersebut, sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan di Subang Selatan yang bangkrut, sehingga menciptakan jumlah pengangguran di daerah itu.
"Ada beberapa perusahaan di Subang Selatan kurang lebih 30 perusahaan mangkrak terancam gulung tikar, jadi menciptakan banyak pengangguran di Subang Selatan," ucapnya.
Ia juga mengungkapkan kondisi para pekerja tambang itu, usai tidak beroperasi lagi.
"Sekarang yang hadir di sini para supir truk, penambang batu, dan pekerja lainnya sekarang stop tanpa kegiatan, malahan untuk cari makan untuk anak bini susah," ucapnya.
Terakhir, dirinya berharap agar DPRD Subang dapat menjembatani mereka untuk bertemu dengan pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.
"Mungkin DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat, kami meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan pihak terkait untuk mengatur masalah ini," ucapnya.
Berdasarkan pantauan Pasundan Ekspres, saat ini audiensi pun terus berjalan dengan kondusif.(fsh)
