SUBANG-Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pembatalan dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap ruang pemberdayaan masyarakat demi memprioritaskan infrastruktur pembangunan, khususnya pembangunan jalan.
Ketua Umum PC IMM Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, dalam pernyataan resminya menyebutkan kebijakan pengalihan anggaran ini merupakan bentuk ketimpangan dalam perencanaan arah pembangunan daerah. "Ini karena keinginan pembangunan jalan, pemerintah sampai harus membatalkan dana hibah? Apakah itu yang dimaksud dengan efisiensi? Jika benar demikian, maka ini bentuk ketimpangan dalam menata kebijakan pembangunan. Efisiensi tidak seharusnya mematikan ruang-ruang sosial masyarakat," ujar Iqbal kepada Pasundan Ekspres, Minggu (20/4).
Ia menambahkan, dana hibah bukan sekadar pelengkap anggaran atau seremonial, tetapi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kepemudaan, hingga gerakan-gerakan akar rumput lainnya.
Menurut Iqbal, ketika ruang-ruang pemberdayaan yang selama ini didukung oleh dana hibah dibatasi atau bahkan dihilangkan, maka yang terancam bukan hanya agenda sosial, tetapi juga keberlangsungan organisasi sipil yang selama ini juga aktif dalam mengawal pembangunan dari sisi sosial dan budaya. "Dana hibah adalah bentuk dukungan negara terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketika itu menghilangkan demi alasan pembangunan fisik semata, maka ada ketimpangan besar yang sedang dibangun: pembangunan tanpa manusia," katanya.
Dalam sikapnya, PC IMM Kabupaten Subang juga secara terbuka menyindir kinerja dan respon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang yang bersifat pasif dalam menyikapi kebijakan tersebut. Iqbal menyayangkan tidak adanya reaksi atau sikap tegas dari para wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan anggaran. "Halo para anggota DPRD, para wakil rakyat! Jangan terlalu nyaman dengan kursi empuk dan ruangan ber-AC kalian. Bersuaralah! Jika kalian memilih diam, maka rakyat akan bersuara!," kata Iqbal.
Ia menilai anggota dewan terkesan lebih mengutamakan kenyamanan daripada menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. IMM menuntut agar para anggota legislatif tidak menjadi penonton dalam proses penyusunan dan pengalihan anggaran yang menyangkut nasib banyak kelompok masyarakat.
PC IMM Kabupaten Subang menegaskan untuk terus menyebarkan kebijakan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Subang harus berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh. "IMM tidak akan diam ketika ruang-ruang partisipasi masyarakat dikorbankan demi alasan pembangunan fisik. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusatnya," ungkap Iqbal.
IMM juga menyebarkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok pemuda, dan akademisi, untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.
Ke depan, IMM juga akan menggandeng unsur mahasiswa lainnya, serta membangun sinergi dengan organisasi sosial di Kabupaten Subang untuk menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan anggaran daerah yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.(hdi/sep)
