PASUNDAN EKSPRES- Pada era kepemimpinan desa yang semakin berkembang, muncul kebijakan kontroversial yang menarik perhatian banyak pihak, yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dari sebelumnya hanya 6 tahun.
Keputusan ini tidak hanya memicu pertanyaan, tetapi juga mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama para kepala desa di seluruh Indonesia yang awalnya mengusulkan perpanjangan tersebut.
Salah satu alasan utama yang diutarakan oleh para kepala desa adalah perlunya waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi dan meredakan suasana paska Pilkades.
Mengutip para pemimpin desa, mereka menyatakan bahwa setiap selesai Pilkades, diperlukan waktu 1 sampai 2 tahun untuk merajut kembali kerukunan dan menenangkan ketegangan yang mungkin muncul dalam masyarakat.
Perpecahan konflik pasca Pilkades menjadi salah satu aspek yang perlu diatasi dengan bijaksana, dan para kepala desa meyakini bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kestabilan yang diperlukan.
Selain itu, ada juga permasalahan terkait politik desa yang dianggap menjadi hambatan bagi para pemimpin desa dalam menjalankan tugasnya.
Menurut mereka, pengelolaan desa tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja, melainkan harus melibatkan semua pihak terkait.
Adanya politik desa membuat sebagian pihak enggan untuk berkolaborasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membangun kerjasama yang efektif juga menjadi faktor utama dalam usulan perpanjangan masa jabatan.
Meskipun demikian, para kepala desa juga menyadari bahwa perpanjangan masa jabatan ini harus diimbangi dengan upaya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, mereka setuju untuk mempersingkat batas maksimal masa jabatan kepala desa sebelumnya yang mencapai tiga periode, menjadi hanya dua periode.
Langkah ini dianggap sebagai langkah yang bijak untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong penerapan kepemimpinan yang lebih sehat.
Pertanyaan muncul, apakah perpanjangan masa jabatan ini akan efektif dalam mencapai tujuannya?
Meskipun masih menjadi perdebatan, para kepala desa meyakini bahwa langkah ini akan memberikan kestabilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat desa.
Dengan fokus pada konsolidasi, kerjasama, dan pengurangan risiko penyalahgunaan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa menjadi langkah maju yang membangun fondasi untuk kemajuan dan keharmonisan desa-desa di seluruh Indonesia.
