SUBANG-Dalam rangka peningkatan nilai pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Subang mengadakan forum konsultasi publik dimana melibatkan kolaborasi pentahelix seperti akademisi, lembaga non formal dan  insan media.

Kegiatan forum diskusi pembangunan daerah itu berlangsung di Grant House Subang, dan dibuka secara resmi oleh Sekda Subang H. Asep Nuroni, Rabu (14/3).

Sekretariat  Daerah Kabupaten Subang dan Kolaborasi Pentahelix Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Subang dan Optimalisasi layanan publik. Untuk itu perlu dibangun Forum Diskusi Pembangunan Kabupaten Subang Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Sekda Subang H. Asep Nuroni, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembanguna daerah tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus berkolaborasi dengan unsur elemen masyarakat  atau Kolaborasi Pentahelix, akademisi, lembaga kemasyarakatan dan insan media.

Dikatakannya, Setda sebagai markas besar organisasi pemerintah daerah Subang, harus mampu mengarahkan mengevaluasi kjnerja OPD dan administerasi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata dia, Forum diskusi dan konsultasi ini sebagai alat kontrol kinerja program layanan masyarakat, agar nilainya lebih bagus lagi. "Pemda Subang baru punya nilai B.  idealnya nilai nya A, dan kita ingin tingkatkan nilai layanan itu," kata Sekda Asep.

Selanjutnya, Asep mengatakan keinginannya meningkatkan optimalisasi layanan pemerintah daerah Subang menjadi nilai A.

Setda sebagai pusat pelayanan publik harus memberi contoh yang baik, dan kedepan optimalisasi itu juga akan merambah ke dinas dinas. "Setda nya dulu harus baik, nanti dinas instansi mengikuti. Soal penilaian ada indikatornya, salahsatunya cepat, tepat waktu dan tepat sasaran," katanya.

Salahsatu narasumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik ini yaitu Dosen Unsub Dr. Dedi Asshidik, menyampaikan paparannya, bahwa harus ada peta potensi permasalahan di daerah. Kabupaten akan maju salahsatu pendorongnya adalah adanya perguruan tinggi di kota/kabupaten itu.

Mengapa demikian, karena melalui perguruan tinggi itu, masyarakatnya terdidik, berilmu dan siap ikut berkontribusi membangun daerahnya.

Dedy juga menyinggung soal prilaku koruptif dan korupsi, terutama dari hasil pendapatan asli daerah. "Kalau pengadaan jasa barang atau konstruksi hanya sekitar 20 persenan, tetapi kalau korupsi pendapatan bisa mencapai 200 persen," kata Dedy

Oleh karena itu, Pentahelix bisa dikatakan Kepemerintahan Kolaboratif bersama sama melibatkan unsur masyarakat.

Terkait ABPD dirancang harus populis untuk kepentingan rakyat 30 persen belanja rutin  70 persen belanja publik. Turunkan kebutuhan pegawai dan naikkan PAD nya. Ini adalah struktur anggaran yang prorakyat. "Jadi anggaran itu harus lebih beaar belanja publknya ketimbang belanja pegawai atau rutin," tuturnya.

Pembicara kedua dalam forun diskusi dan konsultasi publik itu adalah Dosen STIESA Dr. Gugih yang memaparkan soal investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah. "Salahsatu indikator naiknya pendapatan adalah, adanya pusat perbelanjaan atau mall, serta inveatasi jangka panjang lainnya seperti tumbuhnya pabrik pabrik, adanya pelabuhan Patimban pun akan menjadi pendongkrak naiknya pendapatan daerah;" pungkasnya.Penandatangan MoU Sekretariat Daerah Subang dalam  Optimalisasi layanan publik dan  pembangunan daerah dengan akademisi, insan media dan lembaga kemasyarakatan di  Grant House Subang, Rabu (14/9).