Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Tak Mau Terima Uang Rotasi-Mutasi, Penilaian ASN Berdasarkan Kinerja

APEL: ASN Subang saat mengikuti apel pagi di halaman Kantor Bupati Subang, beberapa waktu lalu.
"Rotasi, mutasi, dan peomosi akan dilakukan berdasar evaluasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditentukan," jelasnya.
Fraksi PDIP Minta Bupati Tegas
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang H. Adik memberikan tanggapan atas pernyataan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita terkait rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Subang.
Menurutnya, langkah Bupati adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Secara garis besar, kami melihat bahwa rotasi-mutasi itu adalah sesuatu yang biasa. Itu hak prerogatif Bupati, apalagi jika tujuannya untuk meningkatkan kinerja di masing-masing dinas,” ujar H. Adik.
Ia menegaskan, mutasi dilakukan dengan maksud memperkuat pelaksanaan program-program untuk rakyat, maka hal tersebut patut didukung.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Adik, pada prinsipnya mendukung langkah-langkah strategis Bupati Subang selama berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau memang dipandang perlu dan tujuannya jelas untuk mempercepat realisasi program yang menyentuh rakyat, kami mendukung,” tegasnya.
Terkait pernyataan Bupati Reynaldy yang mengecam keras pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk urusan rotasi-mutasi atau permintaan proyek, Adik menilai sikap tegas tersebut sudah sangat tepat.
“Kalau pun ada oknum, pernyataan tegas dari Bupati itu sudah sangat jelas. Harus ada ketegasan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan Bupati dan justru merugikan beliau serta mencederai proses pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Adik juga mengingatkan bahwa praktik-praktik tidak sehat dalam birokrasi harus dicegah dan dihentikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Yang penting, proses mutasi dan rotasi nanti dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan ASN. Itu kunci dari pemerintahan yang profesional,” pungkasnya.(cdp/ysp)