PASUNDAN EKSPRES - Biden tekankan Netanyahu untuk akui hak-hak Palestina. Dunia saat ini tengah dipusatkan dengan sebuah keadaan yang paling diharapkan, yaitu kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Kesepakatan ini diumumkan pada Kamis (16/1), setelah melalui proses negosiasi panjang yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.
Joe Biden Tekankan Netanyahu untuk Akui Hak-hak Palestina
Buntut dari kesepakatan gencatan senjata ini, Joe Biden yang merupakan Mantan Presiden Amerika Serikat mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak sah rakyat Palestina demi masa depan yang berkelanjutan untuk Israel.
Dalam wawancara dengan MSNBC, Biden menegaskan bahwa keberlanjutan Israel di masa depan bergantung pada penyelesaian isu Palestina.
"Dan saya terus mengingatkan teman saya, dan dia adalah teman saya, meskipun kami belakangan ini sering tidak sepakat, Bibi Netanyahu, bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakomodasi kekhawatiran sah dari kelompok besar bernama Palestina, yang tidak memiliki tempat untuk hidup secara independen," ujar Biden, dikutip Reuters, Jumat (17/1).
Ia juga menekankan bahwa Israel tidak dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menyelesaikan persoalan Palestina.
Pernyataan Biden muncul setelah Netanyahu mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada fase pertama konflik pada hari yang sama.
Selama beberapa waktu ini, Amerika Serikat telah mendukung konsep solusi dua negara, yaitu menciptakan dua negara merdeka yang hidup berdampingan secara damai: Israel dan Palestina. Dalam konsep ini, Palestina diharapkan memiliki wilayahnya sendiri yang meliputi Tepi Barat dan Gaza sebagai negara yang berdaulat.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa keamanan Israel harus tetap sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel di seluruh wilayah barat Sungai Yordan, yang mencakup Tepi Barat.
Pernyataan Netanyahu tersebut dapat menjadi penghalang pembentukan negara Palestina yang benar-benar berdaulat, karena jika Israel tetap mengontrol penuh keamanan wilayah tersebut, Palestina tidak akan memiliki otonomi penuh atas wilayahnya, seperti yang diharapkan oleh konsep solusi dua negara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut bahwa kesepakatan yang baru saja dicapai bisa menjadi langkah awal menuju pembentukan negara Palestina di masa mendatang.
Biden sendiri menghadapi kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia atas dukungan militer dan diplomatiknya terhadap Israel selama konflik Israel-Hamas.
Namun, ia terus menekankan pentingnya mencari jalan damai yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
(ipa)
