Penyalahgunaan Psikiatri terhadap Aktivis Politik di Rusia, Dianggap Gila dengan Mudah!

Setelah satu bulan, dokter menyatakan bahwa ia tidak memiliki gangguan mental, dan akhirnya ia dibebaskan pada 27 Mei 2023.

Namun, ia yakin bahwa tujuan utama penahanannya bukan untuk evaluasi kesehatan mental, melainkan untuk menekan dan mengisolasi dirinya secara sosial.

Selain, kasus jurnalis, salah satu kasus paling mencolok adalah kasus seorang pemuda yatim piatu bernama Ingvar Gorlanov yang berusia 26 tahun dari Siberia. 

Pada 2019, Gorlanov menggelar aksi protes tunggal di depan kantor administrasi presiden di Moskow. Ia menuntut pertemuan dengan Vladimir Putin untuk membahas hak-hak anak yatim di Rusia.

Sebagai tanggapannya, ia ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Sejak saat itu, ia telah dipindahkan ke berbagai institusi psikiatri dan masuk dalam daftar teroris dan ekstremis federal dengan tuduhan menghasut kebencian dan menghina polisi.

Menurut pengacaranya, Alexei Pryanishnikov, Gorlanov adalah seseorang yang sehat secara mental dan memiliki "rasa keadilan yang tinggi". Ia meyakini bahwa kliennya tidak seharusnya menerima perawatan wajib dan sebaiknya diberikan terapi yang lebih manusiawi.

Reaksi Internasional 

Penggunaan psikiatri sebagai alat politik ini telah menarik perhatian komunitas internasional.

Dainius Pūras, seorang psikiater asal Lituania yang pernah menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Hak Kesehatan, menilai bahwa praktik ini mencerminkan kemunduran demokrasi di Rusia dan mengingatkan pada pola lama di era Soviet.

Ia menekankan bahwa di banyak negara lain, perawatan psikiatri wajib umumnya hanya digunakan untuk kasus kriminal yang melibatkan kekerasan. Namun, di Rusia, praktik ini kembali digunakan untuk membungkam suara oposisi.

Sementara itu, Kremlin dan Kementerian Kehakiman Rusia menolak memberikan komentar terkait kasus-kasus ini. Mereka berdalih bahwa proses hukum di Rusia merupakan kewenangan pengadilan, bukan pemerintah.

(ipa)