PASUNDAN EKSPRES- Dalam skandal terbaru yang mengejutkan, pembobolan data negara mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data nasional.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak memberikan pernyataan maaf, sementara justru pihak hacker yang menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut.
Salah satu temuan paling mencolok adalah tidak adanya backup di Pusat Data Nasional. Data pribadi warga negara yang seharusnya dilindungi dan dianggap penting ternyata diabaikan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas pemerintah dalam menjaga keamanan data rakyatnya.
Permintaan maaf dari pihak hacker, yang biasanya menjadi musuh dalam skenario pembobolan data, menyoroti sikap pemerintah yang kurang menghargai pentingnya data pribadi.
Sebuah ironi ketika rakyat yang seharusnya dilindungi justru merasa tidak dianggap penting, kecuali saat pemilihan umum.
Para hacker ini diketahui tidak ingin menargetkan institusi besar seperti bank, rumah sakit, atau universitas.
Namun, mereka berhasil membobol data suatu negara yang seharusnya memiliki keamanan tingkat tinggi.
Dalam pesan mereka, terdapat peringatan untuk tidak menghubungi polisi atau pihak data recovery, menunjukkan tingkat kepercayaan diri mereka dalam mengendalikan situasi.
Skandal ini telah mencapai tahap yang lebih serius, melibatkan intelijen negara. Jika hacker tidak memiliki itikad baik, mereka bisa saja diincar oleh pihak berwenang secara diam-diam.
Dua ancaman utama yang muncul adalah kemungkinan data yang telah disalin tidak benar-benar dihapus dan pertanyaan apakah pengejaran terhadap hacker akan berhenti jika kunci enkripsi diberikan.
Skandal ini mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan data nasional dan menunjukkan perlunya reformasi besar-besaran dalam cara pemerintah menangani data pribadi warga negaranya.
