PASUNDAN EKSPRES- Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa para politikus rela menggelontorkan miliaran rupiah untuk kampanye politik?
Percakapan saya dengan seorang guru SMA, yang merupakan anak dari seorang anggota DPRD, membuka mata saya terhadap aspek-aspek penting ini.
Bapaknya, seorang pengusaha yang beralih ke dunia politik, menyoroti kesalahpahaman umum bahwa motivasi utama masuk politik adalah kekayaan.
Ternyata, orang-orang kaya yang masuk dunia politik sudah memiliki kekayaan sebelumnya. Mereka tidak melirik politik untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan.
Ini membuka paradigma baru bahwa kekayaan bukanlah akhir dari perjalanan politik, melainkan alat untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar.
Namun, apa keuntungan sebenarnya dari memiliki jabatan di pemerintahan? Pertama-tama, relasi sangat berperan penting.
Ketika seseorang menduduki posisi penting, banyak orang dengan kepentingan yang berbeda berusaha membangun hubungan dekat dengannya. Ini bisa dimanfaatkan untuk perkembangan bisnis atau kepentingan pribadi lainnya.
Kedua, kredibilitas juga menjadi aspek penting. Orang yang menduduki jabatan politik akan dipandang sebagai figur penting.
Namun, kredibilitas ini juga dapat hancur jika terjadi kesalahan atau blunder yang merugikan citra mereka.
Yang ketiga, tentu saja, adalah kekuasaan itu sendiri. Dalam dunia politik, kekuasaan membuka akses ke berbagai kebijakan dan keputusan.
Namun, yang menarik adalah bagaimana kekuasaan ini bisa menjadi alat untuk mencapai kekayaan. Contohnya adalah ketika pemimpin bisnis mempengaruhi kebijakan demi keuntungan bisnis mereka.
Namun, yang menarik adalah pertanyaan: apakah para pejabat yang berasal dari kelas ekonomi atas bisa membuat kebijakan yang adil untuk semua kelas ekonomi?
Ada kerisauan bahwa kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan mereka sendiri, sementara masyarakat kelas bawah merasa tidak terwakilkan.
Faktanya, para calon dari latar belakang ekonomi bawah jarang terlihat dalam arena politik. Alasannya sederhana biaya kampanye yang sangat mahal.
Rata-rata, biaya kampanye untuk pemilihan bupati saja mencapai puluhan miliar rupiah. Ini membuat mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi bawah sulit untuk bersaing.
Akibatnya, sistem politik kita terjerat dalam pola yang membentuk oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang yang berada dalam kelompok bermodal.
Ini mengarah pada perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dalam sistem politik kita untuk membasmi politik uang dan memberikan akses yang lebih adil bagi semua kalangan.
Kesetaraan politik harus menjadi tujuan utama, di mana perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat dapat diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan.
Dalam kesimpulan, penting bagi kita untuk melihat dinamika politik dan kekuasaan dari perspektif yang lebih luas.
Memahami bahwa motivasi utama masuk politik bukanlah mencari kekayaan pribadi, melainkan mendapatkan kekuasaan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.
Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.
