Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Banyak Menarik Perhatian Publik! Pemutaran Lagu Kampanye 'Oke Gas' dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK.

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|10:39 WIB
Bagikan:
Banyak Menarik Perhatian Publik! Pemutaran Lagu Kampanye 'Oke Gas' dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK.
Banyak Menarik Perhatian Publik! Pemutaran Lagu Kampanye 'Oke Gas' dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK.

PASUNDAN EKSPRES- Pada Selasa (2/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi saksi atas momen mengejutkan saat lagu kampanye pasangan Prabowo-Gibran, "Oke Gas", diputar dalam sidang sengketa Pilpres.

Momen ini terjadi ketika Mufti Ahmad, seorang saksi yang dihadirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud, memberikan kesaksian.

Awalnya, Mufti Ahmad menceritakan tentang kegiatan kampanye Prabowo-Gibran yang diadakan dalam format acara senam sehat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Untuk mendukung kesaksiannya, Mufti memperlihatkan sebuah video dokumentasi yang menampilkan acara tersebut, lengkap dengan lagu "Oke Gas" yang ikonik.

Dalam kesaksiannya, Mufti Ahmad juga menyoroti kehadiran berbagai pejabat pemerintah di acara tersebut. Ia secara terperinci menyebutkan kehadiran sekretaris daerah, kepala dinas, kepala desa, serta seluruh aparatur pemerintah yang turut hadir dalam acara kampanye tersebut.

Kehadiran lagu kampanye dalam sidang MK menjadi sorotan karena menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara dunia politik dan sistem peradilan.

Meskipun tidak ada larangan keras terhadap penggunaan lagu kampanye dalam ruang sidang, namun penggunaannya memunculkan pertanyaan etika dan netralitas.

Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan apakah pemutaran lagu kampanye di sidang MK dapat mempengaruhi keputusan hakim atau tidak.

Meskipun secara teknis tidak ada aturan yang secara khusus melarang, namun penggunaan elemen kampanye dalam ruang sidang dapat memberikan kesan subjektifitas yang tidak diinginkan.

Selain itu, momen ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan antara kegiatan politik dan proses hukum.

Sementara hak atas kebebasan berekspresi harus dihormati, namun juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan politik tidak mengganggu integritas atau netralitas lembaga peradilan.

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan lagu kampanye dalam sidang MK juga mencerminkan peran media dan teknologi dalam proses politik modern.

Dengan media sosial dan platform digital yang semakin dominan, pesan politik dapat tersebar dengan cepat dan secara luas, bahkan mencapai ranah seperti ruang sidang MK.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sidang sengketa Pilpres adalah proses yang bersifat serius dan berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar proses ini tetap fokus pada substansi hukum dan bukti yang diajukan, tanpa terpengaruh oleh elemen-elemen politis atau kampanye.

Dengan demikian, pemutaran lagu kampanye "Oke Gas" dalam sidang sengketa Pilpres di MK, sementara menarik perhatian, juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan dan etika dalam proses hukum dan politik.

Momen ini menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan integritas lembaga peradilan, serta mempertahankan fokus pada substansi dalam menangani sengketa politik yang sensitif seperti Pilpres.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline6 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat6 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta7 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang7 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle7 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang7 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta8 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta8 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang8 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang8 jam lalu