Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Telah Hilang Sejak 15 Februari, Ini Kata Baleg DPR

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|10:31 WIB
Bagikan:
Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Telah Hilang Sejak 15 Februari, Ini Kata Baleg DPR
Status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang sejak 15 Februari lalu. (Foto: Pixabay/javaistan)

PASUNDAN EKSPRES - Berikut penjelasan Baleg DPR terkait status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang sejak 15 Februari lalu.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, Jakarta telah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara sejak 15 Februari 2024 lalu.

Hal ini merupakan implikasi dari UU tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sehingga Jakarta kini tidak berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Oleh sebab itu, Baleg DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri guna membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) imbas status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang.

"RUU DKI itu dia kehilangan status tanggal 15 Februari kemarin, kan itu implikasi dari UU IKN, 2 tahun itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini tidak ada statusnya. Nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ucap Supratman dalam keterangannya pada Selasa, 5 Maret 2024.

Menurut Supratman, pembahasan RUU DKJ ini perlu dipercepat terkait hilangnya status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Politikus Gerindra itu juga memastikan Jakarta akan tetap menjadi daerah dengan kekhususan di bidang ekonomi, keuangan, hingga industri perdagangan yang nantinya dibicarakan kembali dalam pembahasan RUU DKJ.

"Sekarang DKI ini nggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat. Nah, pikiran-pikiran terhadap kekhususan itulah yang melahirkan gagasan, salah satunya menyangkut soal Pasal 10, kan namanya daerah khusus," terangnya.

"Salah satu poinnya di samping daerah khusus buat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan dan lain sebagainya,” sambungnya.

Adapun, Baleg DPR akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas RUU DKJ pada Kamis (7/3) dan menargetkan RUU DKJ ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari.

“Kalau kita bisa raker lusa umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja sudah selesai, karena itu DKI sudah kehilangan status per 15 Februari kemarin,” ujarnya. (inm)

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline8 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat9 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta9 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang10 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle10 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang10 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta10 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta10 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang10 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang11 jam lalu