Menag dan Menteri Haji Arab Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Persiapan Haji 2025
Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah (Foto: laman resmi Kemenag)
PASUNDAN EKSPRES - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah pada Minggu malam (24/11) di Makkah.
Pertemuan yang berlangsung di Masjidil Haram, Makkah itu membahas banyak persoalan, mulai dari persiapan haji 1446 H/2025 M hingga pemberdayaan umat.
"Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa," ujar Nasaruddin Umar di Makkah, Minggu (24/11).
Menag menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq membahas banyak hal, salah satunya persiapan haji 2025 mendatang sebab akan ada penyempurnaan-penyempurnaan lain yang berbeda dari penyelenggaraan haji sebelumnya.
"Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia," kata Menag.
Sejumlah poin penting dibahas oleh Nasaruddin Umar dan Tawfiq F Al Rabiah terkait persiapan haji 2025 mendatang, berikut ringkasannya:
Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid.
Kedua, penambahan jumlah petugas dengan alasan banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji.
Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.
"Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur," ucapnya.
Kendati demikian, tanggapan Menteri Haji terkait hal itu akan dipertimbangkan kembali mengingat kenyataannya seperti itu.
Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Namun, Indonesia meminta agar ditambahkan dan kini dalam upaya pertimbangan dari Menteri Haji.
Ketiga, tentang Murur sebab Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.
Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.
"Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri," imbuhnya.
"Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan," lanjutnya.
