SUBANG-Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Subang menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang mengatur kewenangan pengangkatan dan mutasi pejabat eselon I dan II, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), oleh Presiden.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Subang, Yayang Ari Wijaya, mengatakan bahwa ketentuan baru dalam RUU ASN ini merupakan langkah maju dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait netralitas ASN serta mengurangi praktik politisasi birokrasi di tingkat daerah.
“Kewenangan mutasi pejabat eselon I dan II oleh Presiden merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas ASN. Ini juga merupakan salah satu bentuk meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis di pemerintahan daerah,” ungkap Yayang kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pusat, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk menempatkan pejabat sesuai dengan bidang, keahlian, dan kompetensinya.
Hal ini, menurutnya, akan memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi program di tingkat daerah.
“Tentu revisi ASN ini kami sambut baik dan kami dukung. Ini penting agar tidak ada lagi kesewenang-wenangan kepala daerah dalam menentukan pejabat. Penempatan pejabat tidak hanya dilihat dari loyalitas politik, tapi juga dari kualitas dan kapasitas ASN tersebut,” tegasnya.
Gerindra Subang menilai bahwa RUU ASN yang sedang dalam proses revisi ini berpotensi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, bersih, dan akuntabel.
“Fraksi Gerindra berharap revisi ini segera disahkan dan dijalankan dengan mekanisme yang transparan dan adil,” pungkasnya. (cdp)
