SUBANG-Penjabat (Pj) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, menyoroti rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Subang setelah melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Imran mengungkapkan, dari total APBD Rp 3,5 triliun, hanya 18 persen yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sisanya, Kabupaten Subang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, seperti Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bantuan dari pemerintah provinsi.
"Ini menunjukkan bahwa struktur kemandirian fiskal kita masih sangat rendah," ujarnya pada kegiatan pembinaan ASN di Gor Gotong Royong Subang, belum lama ini.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti ketidakseimbangan belanja dalam APBD. Dari total anggaran yang ada, 70% dihabiskan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pemeliharaan aset yang ada di Subang. Sementara itu, hanya 30 persen dari APBD yang dialokasikan untuk pembangunan.
"Proporsi belanja yang tidak seimbang ini menjadi perhatian serius, karena pembangunan menjadi sektor penting yang perlu didorong untuk kemajuan daerah," ungkapnya.
Selain itu, Imran juga menyoroti lambannya realisasi belanja pembangunan. Hingga memasuki triwulan keempat, belanja pembangunan baru mencapai 68,5 persen.
Padahal, kata Imran, anggaran ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Subang.
Dengan potensi daerah yang besar, Imran berharap ke depan potensi PAD bisa ditingkatkan, sehingga Subang dapat lebih mandiri secara fiskal dan tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Peningkatan kemandirian fiskal harus menjadi prioritas, mengingat potensi Subang yang luar biasa. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan Subang dengan memaksimalkan potensi yang ada," pungkasnya.(cdp/ysp)
