News

Heboh Sejumlah KTP Warga Jakarta Dicatut untuk Mendukung Dharma-Kun, Bawaslu DKI Terima Ratusan Aduan

Heboh Sejumlah KTP Warga Jakarta Dicatut untuk Mendukung Dharma-Kun, Bawaslu DKI Terima Ratusan Aduan

PASUNDAN EKSPRES - Bawaslu DKI Jakarta menerima ratusan aduan terkait pencatutan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan bagi pasangan bakal calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Media sosial dihebohkan dengan kabar sejumlah warga DKI Jakarta yang mengeluhkan NIK KTP mereka dicatut secara sepihak.

Hal ini diketahui setelah mereka mengecek NIK KTP mereka di laman resmi KPU.

Mereka protes sebab tiba-tiba dinyatakan mendukung pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut NIK KTP kedua anaknya ikut dicatut dalam daftar pendukung calon tersebut.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama, ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tulis Anies Baswedan dalam akun X-nya, dikutip Senin (19/8).

Atas hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta tengah mengusut dugaan pencatutan KTP sejumlah warga Jakarta untuk mendukung Dharma-Kun.

"Data (aduan pencatutan NIK KTP dukungan) yang masuk sudah ada ratusan. Kami juga mengapresiasi masyarakat DKI Jakarta telah berpartisipasi turut mengawasi guna menciptakan Pilkada DKI Jakarta yang demokratis, jujur dan adil," ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, dikutip dari Disway, Senin (19/8).

Benny menyampaikan, Bawaslu saat ini tengah mengidentifikasi dan menganalisis seluruh data aduan yang masuk.

"Jika ditemukan pelanggaran, kami pastikan akan menindak tegas aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan ini," ujarnya.

Benny memastikan pihaknya telah membuka posko pengaduan yang buka 24 jam terkait aduan pencatutan NIK KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Kami juga mengajak seluruh rakyat DKI Jakarta berani melaporkan kepada Bawaslu," tandasnya. (inm)

Berita Terkait
Terkini Lainnya

Lihat Semua