SUBANG-Puluhan nelayan di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menggelar aksi protes di halaman Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) KUD Mina Mandiri Fajar Sidik Blanakan, Kamis (24/10/2024) pagi.
Para nelayan meluapkan kekesalannya terhadap pengurangan pasokan solar bersubsidi dari Pertamina dengan membanting jerigen, drum kosong, dan membakar ban bekas di sekitar area SPBN.
Aksi tersebut dipicu oleh kesulitan para nelayan mendapatkan solar untuk kebutuhan melaut, setelah kuota solar bersubsidi yang diberikan ke SPBN Blanakan dikurangi secara drastis.
Akibat pengurangan tersebut, para nelayan terpaksa menghentikan kegiatan melaut karena kekurangan bahan bakar. "Kami ingin seperti dulu, tanpa pembatasan solar subsidi untuk nelayan. Kami adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Jika tidak bisa melaut karena tidak ada solar, kami bisa kelaparan," ungkap Warsim, salah satu nelayan yang turut serta dalam aksi tersebut.
Warsim menjelaskan, pengurangan kuota solar ini sangat merugikan nelayan, terutama karena melaut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. "Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa melaut. Lalu, bagaimana kami bisa memberi makan keluarga kami?," jelasnya.
Jaya, nelayan lainnya, juga menyuarakan keluhan serupa. Menurutnya, pengurangan kuota solar ini semakin memperparah kondisi nelayan yang sejak awal sudah sulit mendapatkan solar. "Kalau pemerintah tidak menstabilkan kuota solar bersubsidi, kami akan menggelar aksi protes yang lebih besar, bahkan kami berencana menutup akses jalan nasional di jalur Pantura Subang," ungkapnya.
Ketua KUD Mina Mandiri Fajar Sidik Blanakan, Dasam, mengungkapkan bahwa pengurangan kuota solar bersubsidi dimulai sejak 18 Oktober 2024.
Sebelumnya, SPBN Blanakan mendapatkan kuota bulanan sebesar 360 kilo liter, namun saat ini hanya 174 kilo liter. "Nelayan hanya meminta satu hal, agar pemerintah mempermudah akses untuk mendapatkan solar bersubsidi.
Pengurangan kuota ini perlu dikaji ulang karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan para nelayan," ujar Dasam.
Menurut Dasam, akibat pengurangan ini, banyak nelayan yang berhenti melaut sehingga pasokan ikan ke pelelangan menurun drastis. Dampak ekonomi bagi para nelayan juga signifikan, karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain. "KUD Mina Fajar Sidik Blanakan saat ini menaungi sekitar 10 ribu nelayan dengan 350 unit kapal. Namun, jika krisis solar ini tidak segera diatasi, banyak dari mereka yang terancam kelaparan karena tidak bisa melaut," tutupnya.
Dasam menambahkan, bahwa pengurangan kuota solar ini bisa menjadi "bom waktu" yang berbahaya jika tidak segera ditangani oleh pemerintah.
Menanggapi hak tersebut, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang, Budi Rakhman menjelaskan kondisi saat ini terkait pengurangan kuota solar bersubsidi tersebut. "Setiap bulan sudah biasa mendapatkan kuota BBM Subsidi nelayan Blanakan sebanyak 360 kilo liter, tiba-tiba bulan ini baru sampe pertengahan bulan sebanyak 174 kilo liter sudah di stop pembelian ke Pertamina, sehingga nelayan menjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM, padahal rekomendasi dari dinas sudah dibuatkan rekomendasi sebanyak 360 kilo liter," ucapnya.
Ia mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk menindaklanjuti permohonan dari KUD Mina Mandiri Fajar Sidik. "Bulan Sepetember kemarin kita sudah memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan nelayan Blanakan sebanyak 360 KL, barusan sekitar pukul 11.00 WIB, saya sudah komunikasi via telepon dengan pihak Pertamina sekaligus menindaklanjuti surat permohonan dari KUD Fajar Sidik terkait permohonan penambahan alokasi BBM subsidi nelayan tanggal 22 Oktober 2024," ucapnya.
Persetujuan tersebut ia katakan sudah disetujui, sehingga pengalokasian solar bersubsidi diharapkan dapat dilakukan besok. "Alhamdulillah jawaban dari pihak Pertamina sudah disetujui, hari ini sedang proses penebusan DO dan mudah-mudahan besok sudah bisa dikirim/distribusi ke SPDN Blanakan," ucapnya.(fsh/cdp/sep)
