SUBANG-Pengamat Politik dan Pemerintahan Akhmad Basuni SAg MSi mengomentari kebijakan rotasi 13 kepala dinas oleh Pj Bupati Dr Imran. Ia mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
"Saya kira wajar saja siapa pun pimpiman daerah atau bupati melakukan rotasi dan mutasi," ucapnya kepada Pasundan Ekspres, Senin (5/8).
Basuni menyoroti dua posisi dinas yang dibiarkan kosong, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Kekosongan tersebut terjadi karena sebelumnya menurut Pj Bupati Subang belum ada sosok yang sesuai dengan latar belakang untuk memimpin kedua dinas tersebut.
Basuni tidak sepakat bahwa untuk mengisi jabatan tersebut perlu latarbelakang yang sesuai dengan dua dinas tersebut. Menurutnya, kepala dinas telah mengikuti Diklat Kepemimpinan. Diklat itu modal kepala dinas untuk bisa memimpin dinas manapun. Karena kepala dinas bicara soal manajerial, bukan teknis.
"Kalau saya hanya melihat kepada dua dinas yang kosong saja, padahal dua dinas tersebut sangat penting untuk diisi. Persoalan kompetensi ataupun latar belakang di Eselon II dimanapun, baik di luar Dinas Pertanian maupun PUPR sudah disiapkan melalui Diklat Kepimpinan. Sayang kalau posisi itu dikosongkan," ucapnya.
Ia menyebutkan, jika memang setiap dinas harus dipimpin dengan sosok yang memiliki latar belakang yang sesuai tentu akan sulit dan merepotkan.
"Saya lihat ketika ada beberapa yang latar belakangnya sesuai dan ada juga yang tidak sesuai, hanya kan tidak mungkin juga jika setiap dinas dikepalai oleh latar belakang yang sesuai, sulit juga mencarinya. Kalau rujukannya selalu latar belakang ya merepotkan," ucapnya.
Ia juga menduga kekosongan pada dua dinas tersebut terjadi disebabkan Imran belum menemukan orang yang cocok untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada dua OPD tersebut. Menurutnya, kedua OPD tersebut memiliki anggaran yang besar, sehingga membutuhkan sosok dengan manajerial yang mumpuni.
"Dengan tanggung jawab yang besar pada dua dinas tersebut dikarenakan anggaran OPD yang besar, kalau tidak ada top manager Eselon 2 bisa akan mengganggu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik," ucapnya.
Basuni menyarankan agar segera dilakukan open bidding untuk mengisi kekosongan pada dua dinas tersebut, agar kosongnya posisi tersebut tidak terlalu lama dan tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan yang ada.
"Harus disegerakan ada open bidding segala macam, misalkan nanti dicari lulusan ITB dan lain sebagainya. Kalau tidak ketemu apa mau tidak diisi? Lagi pula open bidding juga akan merujuk ke kepemimpinan, bukan kepada teknis yang dikerjakan oleh dinas," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan jika open bidding dilakukan sesegera mungkin, maka tidak akan dugaan-dugaan yang tidak baik. Sebab, ia juga bilang rotasi dan mutasi yang dilakukan menjelang Pilkada seperti sekarang.
"Saya kira juga dengan melakukan rotasi mutasi menjelang Pilkada, tentu saja ini akan ada irisannya Pilkada di Kabupaten Subang. Melihat birokrasi dalam sejarahnya juga dihitung bisa mempengaruhi khalayak pemilih. Walaupun memang birokrasi harus netral, tapi realitasnya ya bisa ditemukan juga bahwa pada birokrasi juga ada yang berpartisipasi menyukseskan Pilkada pada konteks tertentu," ucapnya.
Namun, ia mengatakan jika berkaca pada rotasi dan mutasi yang dilakukan sebelumnya tentu telah ada beberapa pertimbangan secara normatif, salah satu yang bisa jadi pertimbangan adalah pengalaman kepemimpinan dari kepala dinas tersebut.
"Jika lihat dengan konteks yang sudah, saya kira ada banyak pertimbangannya. Sebelumnya sudah dihitung secara normatif, tentunya ada yang pas atau juga tidak pas. Mungkin juga karena persoalan kepiawaian dalam memimpin, bisa dihitung dari seberapa pengalamannya ia," ucapnya.
Basuni juga menyebutkan rotasi dan mutasi juga sebenarnya perlu dilakukan untuk melaukan penyegaran kepada OPD terkait.
"Kalau terlalu lama juga jenuh juga, jangan sampai selamanya di dinas tertentu, butuh penyegaran juga," ucapnya.(fsh/ysp)
