Oleh: Iwan Yuswanto, S.Pd (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Subang

Pilkada serentak tahun 2024 semakin dekat, dan suhu politik di berbagai daerah pun mulai memanas. 

Dalam situasi ini, penting untuk menyoroti satu aspek yang sering menjadi perhatian, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sebagai tulang punggung administrasi negara, netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat dan kredibel.

Netralitas ASN: Fondasi Demokrasi

Netralitas ASN berarti bahwa pegawai negeri harus tetap berada di luar pengaruh politik praktis dan tidak berpihak pada kandidat atau partai politik manapun. 

Ini penting karena ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. 

Ketidaknetralan ASN dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pelayanan publik yang tidak adil hingga merusak integritas pemilu itu sendiri.

Dalam konteks Pilkada, netralitas ASN memastikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama dan pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang objektif. 

Jika ASN terlibat dalam politik praktis, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan, di mana sumber daya negara digunakan untuk kepentingan politik tertentu. 

Hal ini tidak hanya merugikan kandidat lain, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya adil dan transparan.

Regulasi dan Pengawasan yang Ketat

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk menjaga netralitas ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya. 

Regulasi ini melarang ASN untuk terlibat dalam kampanye politik, memberikan dukungan kepada kandidat, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tegas. 

ASN yang melanggar harus diberikan sanksi yang sesuai, baik itu berupa sanksi administratif maupun pidana, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Peran Masyarakat dan Media

Masyarakat dan media juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan setiap indikasi ketidaknetralan ASN kepada pihak berwenang. 

Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menginformasikan kepada publik tentang perkembangan yang terjadi.

Media yang bebas dan independen akan menjadi mata dan telinga masyarakat, memastikan bahwa setiap pelanggaran dilaporkan dan dibahas secara transparan.

Pendidikan dan Kesadaran ASN

Selain regulasi dan pengawasan, pendidikan dan peningkatan kesadaran di kalangan ASN juga krusial. ASN harus memahami bahwa netralitas mereka adalah bagian dari profesionalisme dan integritas kerja. 

Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas harus terus dilakukan, sehingga setiap ASN menyadari tanggung jawabnya untuk tetap netral dalam setiap proses politik.

Netralitas ASN adalah salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan adil. 

Dalam Pilkada serentak tahun 2024, menjaga netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk media. 

Dengan regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan kesadaran yang tinggi, kita dapat memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.(*)