Subang

Pemda Subang Prioritaskan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pastikan Kebutuhan Masyarakat Tetap Terpenuhi

Bupati Subang
Pj Bupati Subang, Ade Afriandi bersama OPD terkait saat mengikuti rapat pengendalian inflasi secara virtual.(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

SUBANG-Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Subang pada Selasa (4/2), sejumlah langkah strategis dibahas guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Pj Bupati Subang, Ade Afriandi. Dalam forum tersebut, berbagai tantangan terkait inflasi daerah, distribusi bahan pokok, serta mekanisme pengawasan perizinan menjadi sorotan utama.

Pj Bupati Subang, Ade Afriandi menyampaikan, bahwa stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi prioritas pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan perizinan daerah. "Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa proses distribusi bahan pokok berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Kami juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga terkait, untuk memastikan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien. "Dengan demikian, hambatan dalam pendistribusian bahan pokok dapat diminimalisir dan ketersediaan barang di pasar tetap terjaga," kata Ade.

Dia menyebut, salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan perizinan daerah. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi kendala dalam proses perizinan. 

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi guna mengatasi permasalahan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ungkapnya.

Dengan adanya langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan pengawasan perizinan, diharapkan Subang dapat semakin siap menjadi daerah yang stabil secara ekonomi dan menarik bagi investasi. "Kami optimis bahwa melalui kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik, Subang dapat menjadi daerah yang lebih sejahtera dan mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan," tutupnya.(cdp/sep)

Terkini Lainnya

Lihat Semua