DP2KBP3A Subang Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Cegah Kekerasan terhadap Anak dan Perkawinan Usia Dini
SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor guna mencegah Kekerasan terhadap Anak (KTA), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kabupaten Subang.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang, Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.Si., di ruang rapat Bupati Subang. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat sinergi antarinstansi untuk melindungi anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak anak.
Dalam sambutannya, Yayat Sudrajat menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Menurutnya, persoalan kekerasan seksual, penelantaran bayi, hingga kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan keterlibatan semua pihak agar penanganannya lebih efektif dan menyeluruh.
“Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi anak, termasuk perlindungan hukum, tindak pidana perdagangan orang, hingga pencegahan perkawinan usia dini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan,” ujar Yayat, belum lama ini.
Langkah Nyata Subang Memutus Rantai Kekerasan terhadap Anak
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Subang dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai dampak buruk kekerasan terhadap tumbuh kembang anak.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai unsur lintas sektor, di antaranya Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Balai Pemasyarakatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pimpinan perusahaan, hingga insan media di Kabupaten Subang.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan materi. Dari Polres Subang, jajaran Satuan Reserse Kriminal melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyampaikan materi terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, Hakim Pengadilan Agama Subang memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak perkawinan usia anak.
Melalui rapat koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Subang berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KTA), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Perkawinan Usia Anak (PUA), demi terciptanya generasi muda yang aman, sehat, dan berkualitas di masa depan.(red)
