Empat Legislator Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Pamanukan, Tuntaskan Persoalan Banjir hingga Kenakalan Remaja
SUBANG-Dalam momentum Milangkala ke-115 Kecamatan Pamanukan, empat anggota DPRD Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V dan dari Kecamatan Pamanukan menyerap aspirasi masyarakat Pantura dalam acara Komunikasi Pikiran Dewan dan Rakyat.
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan krusial yang terjadi di lingkungan mereka.
Empat wakil rakyat yang hadir adalah Albert Anggara Putra (Partai Amanat Nasional), H. Teguh Pujianto (Partai NasDem), H. Sudihartono (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Rismawati Partai Gerindra.
Mereka mendengarkan beragam aspirasi dari unsur guru, mahasiswa, tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh agama.
Salah satu sorotan datang dari PGRI Pamanukan yang menyoroti banyaknya gedung sekolah yang sudah tidak layak dan harus segera diperbaiki. Termasuk gedung PGRI Pamanukan yang dikabarkan telah terbengkalai selama lebih dari 15 tahun.
Rismawati menanggapi dengan tegas persoalan ini. "Ini kondisi darurat. Kita bicara tentang masa depan anak-anak Subang. Ruang kelas yang layak adalah hak dasar, bukan kemewahan," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk membangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang membutuhkan, mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak dan menyusun skema prioritas bantuan pendidikan, terutama di wilayah rawan seperti Pamanukan.
"Kami menerima aspirasi yang sangat mendesak dari warga Pamanukan. Mulai dari banjir tahunan yang belum tuntas, meningkatnya kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan, hingga ruang kelas yang bocor atau sudah tidak layak pakai. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus segera ditangani," jelasnya.
Perwakilan mahasiswa menyuarakan kekhawatiran akan meningkatnya kasus kenakalan remaja, tawuran pelajar, serta peredaran narkoba dan obat-obatan tidak berizin.
Rismawati, kembali menyoroti isu ini secara mendalam. Menurutnya, hal ini tidak bisa hanya menyalahkan anak-anak. Lingkungan, keluarga, dan pemerintah daerah harus hadir membimbing dan menyediakan ruang-ruang positif bagi mereka.
Langkah yang ia dorong meliputi, sosialisasi rutin di sekolah-sekolah, pemberdayaan karang taruna, penyediaan fasilitas olahraga dan kreativitas, kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengawasan dan razia, program rehabilitasi dan pembinaan bagi remaja yang sudah terjerumus narkoba.
Banjir, Embung, dan Tata Ruang
Tokoh masyarakat dari Desa Rancahilir meminta kelanjutan pembangunan embung sebagai solusi penanganan banjir yang kerap melanda. Isu banjir juga disoroti oleh Kades Mulyasari yang mempertanyakan rencana normalisasi dan sodetan sungai yang sebelumnya direncanakan dilakukan bulan ini.
Albert Anggara Putra menyabut menyambut baik aspirasi soal embung di Desa Rancahilir. Menurutnya, penanganan diperlukan langkah konkret seperti normalisasi Sungai Cipunagara, perbaikan drainase perkotaan, dan pembangunan tanggul permanen.
"Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah meninjau ulang tata ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang mengganggu daerah resapan air," kata Albert.
Permasalahan pengelolaan sampah juga diangkat oleh perwakilan mahasiswi yang menyampaikan keresahan atas kondisi kebersihan di wilayah Pamanukan.
H. Sudihartono menyampaikan, persoalan sampah bukan hanya urusan teknis, tapi juga mencerminkan kesadaran kolektif.
"Saya mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan memberikan edukasi lingkungan sejak dini. Pamanukan membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan," ungkapnya.
H. Teguh Pujianto menjelaskan peran DPRD yang tidak hanya menyerap aspirasi melalui reses, tetapi juga melalui program baru bernama Sosraper (Sosialisasi Rancangan Perda).
"Kemarin saya lebih banyak menyampaikan bahwa DPRD saat ini sedang membahas kegiatan non-reses yang akan langsung menyentuh masyarakat, yaitu Sosraper. Ini sedang kami bahas di Panitia Khusus Rencana Kerja DPRD," jelasnya.
Pertama-tama, lanjut Teguh, dirinya akan menyerap aspirasi yang masuk, lalu akan diselaraskan dengan komisi dan sektor terkait. "Bagi saya pribadi, semua masukan yang disampaikan masyarakat harus diperjuangkan semaksimal mungkin," tutupnya.(cdp/sep)
