Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pemkab Subang Siapkan Extra Dropping LPG 3 Kg

C
|19:00 WIB
Bagikan:
Pemkab Subang Siapkan Extra Dropping LPG 3 Kg
Pemkab Subang, Sat Intelkan Polres Subang, dan Hiswana Migas saat rapat koordinasi membahas soal dropping LPG 3 kg.(Cindy DEsita Putri/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mengantisipasi potensi kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan selama musim kemarau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengajukan tambahan pasokan (extra dropping) serta menyiapkan surat edaran kepada agen LPG agar penyaluran sesuai dengan ketentuan penerima manfaat.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Subang, Muhamad Khairil Syahdu Mukhtar menyampaikan, peningkatan konsumsi LPG 3 kilogram terjadi di beberapa kecamatan karena tabung bersubsidi tersebut banyak digunakan sebagai bahan bakar pompa penyedot air untuk kebutuhan irigasi pertanian. 

LPG 3 Kg Banyak Digunakan Sebagai Bahan Bakar Pompa

"Wilayah yang sudah kami ajukan extra dropping di antaranya Kecamatan Cibogo, Pusakanagara, Compreng, dan Pusakajaya. Kami sudah meminta tambahan pasokan karena gas LPG 3 kg banyak digunakan sebagai bahan bakar pompa penyedot air," terangnya saat dikonfirmasi Pasundan Ekspres.

Menurutnya, lonjakan kebutuhan tersebut bukan disebabkan terganggunya distribusi dari Pertamina, melainkan meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kondisi kemarau yang memaksa petani menggunakan pompa air lebih intensif. 

"Kalau dikomunikasikan dengan Pertamina, gas LPG 3 kilogram tidak langka dan tidak ada keterlambatan distribusi. Penyalurannya normal. Hanya saja kebutuhan masyarakat meningkat karena sebagian digunakan untuk alat penyedot air," katanya.

Selain mengusulkan tambahan pasokan, Pemkab Subang juga tengah menyusun surat edaran atau imbauan kepada seluruh agen LPG 3 kilogram agar penjualan gas bersubsidi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Khairil menjelaskan, agen akan diminta tidak menjual LPG subsidi kepada petani yang mengelola lahan lebih dari 0,5 hektare karena terdapat ketentuan mengenai sasaran penerima subsidi. 

"Sekarang kami sedang membuat surat edaran atau imbauan kepada agen LPG agar tidak menjual kepada petani yang memiliki lahan di atas 0,5 hektare karena sudah ada ketentuan mengenai petani sasaran," jelasnya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar distribusi LPG subsidi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Sat Intelkam Polres Subang, Hiswana Migas, DKUPP, dan pihak terkait lainnya. Bahkan kami lebih dulu mengajukan permohonan extra dropping ke beberapa kecamatan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan," pungkasnya.(cdp/sep)

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline20 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu