Pemprov Jabar Ungkap Hasil Pertemuan BYD Subang dan Ormas, 800 Pekerja Sudah Diterima
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap perkembangan polemik rekrutmen tenaga kerja di pabrik BYD, Kabupaten Subang, setelah perusahaan tersebut didatangi Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) pada 28 Oktober 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan bahwa pertemuan antara pihak BYD, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Subang, dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) telah dilaksanakan untuk membahas aspirasi terkait kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan rekrutmen menjadi salah satu pembahasan utama, menyusul keluhan masyarakat yang merasa belum mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan otomotif asal China tersebut.
Adi menjelaskan, BYD telah membuka sekitar 3.000 posisi pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 800 pekerja dilaporkan sudah diterima dan mulai bekerja.
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Subang menjadi salah satu prioritas dalam proses perekrutan. Meski demikian, penerimaan tenaga kerja tetap mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan masing-masing posisi di perusahaan.
Sejumlah pekerjaan membutuhkan keterampilan teknis dan pengalaman tertentu, termasuk kemampuan memenuhi standar operasional serta pengendalian kualitas produksi.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Tuntutan 70 Persen Tenaga Kerja Lokal
Sebelumnya, FMSB mendatangi kawasan pabrik BYD di Kecamatan Cipeundeuy, Subang, pada Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Dalam aksinya, FMSB meminta agar perusahaan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan mengusulkan komposisi penyerapan hingga 70 persen pekerja berasal dari Kabupaten Subang.
Selain itu, mereka mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat kebijakan yang dapat memperkuat kesempatan kerja masyarakat lokal.
FMSB juga mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus sektor otomotif listrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri kendaraan listrik.
Namun, tuntutan penyerapan 70 persen tenaga kerja lokal tersebut belum dapat dipastikan telah disepakati oleh pihak perusahaan maupun pemerintah.
Angka tersebut masih menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat dan perlu dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Pemprov Jabar Dorong Penyelesaian Melalui Dialog
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan masyarakat.
Pemprov berharap komunikasi yang telah dibangun dapat menjadi jalan penyelesaian persoalan rekrutmen sekaligus menjaga hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar.
Pemerintah juga mengharapkan polemik tersebut tidak mengganggu iklim investasi di Jawa Barat, mengingat keberadaan industri dapat membuka peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Di sisi lain, aspirasi mengenai prioritas tenaga kerja lokal tetap menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Dengan dibukanya ribuan posisi pekerjaan oleh BYD, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat Subang memiliki kompetensi yang sesuai agar dapat mengambil bagian dalam peluang kerja yang tersedia.
